Bisnisbandung.com - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hingga kini KPK belum merinci kasus apa yang menjerat pria kelahiran Riau, 22 Juli 1975 tersebut.
Immanuel Ebenezer mulai menjabat sebagai Wamenaker sejak 21 Oktober 2024.
Baca Juga: Qodari Ungkap Strategi Prabowo Amankan Triliunan Rupiah dari Perkebunan Sawit
Immanuel Ebenezer menjabat Wamenaker ketika Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membentuk kabinet.
Sebelum menduduki posisi tersebut Immanuel Ebenezer dikenal sebagai sosok aktivis dan politikus yang cukup vokal di berbagai isu nasional.
Lulusan sarjana bidang sosial dari Universitas Satya Negara Indonesia (2004) ini sempat aktif di lingkar relawan politik.
Pada Pilpres 2019 Immanuel Ebenezer menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Jokowi Mania kelompok pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Keluarga Beberkan Kejanggalan Baru dalam Kasus Kematian Diplomat Arya Daru Pangayunan
Kariernya berlanjut ke dunia korporasi. Immanuel Ebenezer pernah menjabat sebagai Komisaris PT Mega Eltra, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero), pada periode 2021-2022.
Perusahaan tersebut bergerak di sektor perdagangan, jasa konstruksi, keagenan, hingga industri cat.
Di ajang Pilpres 2024 Immanuel Ebenezer sempat mengumumkan dukungan kepada Ganjar Pranowo dengan membentuk kelompok relawan Ganjar Mania.
Namun belakangan ia berbalik mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan akhirnya resmi bergabung ke Partai Gerindra.
Kini karier politik Noel harus menghadapi ujian besar.
Baca Juga: Setelah Gempa Bekasi, BMKG Catat Satu Susulan dengan Magnitudo Lebih Rendah
Artikel Terkait
Jokowi Disorot Rocky Gerung, Demokrasi Indonesia Terancam Karena Feudalisme Kampus
Bupati Sukabumi Asep Japar Angkat Suara Terkait Balita yang Meninggal di Wilayahnya
Balita Tewas Cacingan, Bupati Sukabumi Asep Japar Tegaskan Evaluasi Menyeluruh Semua Pihak Terkait
Dedi Mulyadi Sebut Tragedi Raya Bukti Birokrasi Sukabumi Gagal Lindungi Warga
Diinjak dan Kesakitan, Gubernur Dedi Mulyadi Tetap Dampingi Warga di Puncak Pinang
Tunjangan DPR Rp50 Juta per Bulan, Adi Prayitno Sebut Ini Soal Sensitif di Tengah Ekonomi Sulit