Setelah Mafia Sawit, Presiden Prabowo Kini Bidik Tambang Ilegal

photo author
- Selasa, 19 Agustus 2025 | 20:00 WIB
Preside Prabowo Subiantto bersama Jajaran  (Tangkap layar youtube Kompas TV)
Preside Prabowo Subiantto bersama Jajaran (Tangkap layar youtube Kompas TV)

bisnisbandung.com - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan ultimatum keras terhadap praktik mafia sumber daya alam di Indonesia.

Setelah menindak tegas mafia sawit, kini perhatiannya diarahkan pada tambang ilegal yang disebut-sebut melibatkan kalangan pejabat, aparat, hingga politisi.

Ketua Great Institute, Syahganda Nainggolan, menilai langkah Presiden Prabowo merupakan kelanjutan dari agenda besar merebut kembali aset negara yang selama ini dikuasai pihak-pihak tidak sah.

Baca Juga: Dihina dan Diserang, Ade Armando: Gibran Balas dengan Hormat ke Try Sutrisno & SBY

Menurutnya, sejak awal Presiden telah menegaskan komitmen untuk menertibkan tiga kelompok besar mafia, yakni mafia sawit, mafia tambang, dan mafia beras.

“Jadi setahu saya itu waktu itu kan ada tiga mafia yang disebut presiden dalam pidatonya: satu mafia sawit, kedua mafia tambang, yang ketiga mafia beras. Nah, waktu dia di 19 Juli lalu di Klaten dia sudah sebut serakah ekonominya itu kan,” terangnnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Nah, ini dia ulangin lagi. Kalau konteksnya ini, contoh untuk sawit ya, itu memang semua dihalau dan dihancurkan sama Prabowo. Ditarik semua dari 3,7 juta hektare, kan dia sudah tarik sekitar 3 juta hektare,” sambungnya.

Baca Juga: Hari Konstitusi, Rocky Gerung Kritik Negara yang Kalahkan Kedaulatan Rakyat

Syahganda menjelaskan, keberhasilan pemerintah menarik kembali jutaan hektare lahan sawit ilegal menjadi bukti keseriusan Presiden dalam menjalankan misinya.

Penolakan terhadap upaya pemutihan lahan sawit yang sempat ditawarkan dengan kompensasi besar juga menunjukkan bahwa kepentingan negara tetap menjadi prioritas.

Dalam konteks tambang ilegal, Syahganda menyebut Presiden sudah memahami bahwa praktik tersebut tidak lepas dari keterlibatan aparat keamanan dan pejabat negara.

Dari pengalamannya, banyak kasus perebutan tambang di Sumatera dan Kalimantan melibatkan aktor-aktor kuat, bahkan hingga ke tingkat aparat penegak hukum.

Kondisi ini membuat pesan Presiden agar TNI dan Polri menghentikan keterlibatan mereka dalam bisnis tambang ilegal menjadi sangat relevan.

Baca Juga: Korban Jebakan Utang China Muncul, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Jadi Sorotan Awalil Rizky

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X