Menurut CELIOS, situasi ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah agar tata kelola fiskal nasional lebih seimbang, serta mengembalikan prinsip desentralisasi yang memberikan ruang bagi daerah untuk mandiri dalam mengelola pendapatan dan belanja.
“Jadi benang merahnya harus ditelusuri. Jangan-jangan ada persoalan sistemik yang lebih besar, yaitu soal tata kelola fiskal kita,” pungkasnya.***
Baca Juga: Ade Armando Sentil Dr. Tifa: Riset Algoritma Ijazah Jokowi? Omong Kosong!
Artikel Terkait
Emas Kena Pajak! Sri Mulyani Teken Aturan Baru, Investor Panik? Simak Faktanya!
Mulai 17 Agustus! Bank Indonesia Luncurkan “Payment ID”, Transaksi Digitalmu Kini Tersambung ke NIK dan Diawasi Negara! Pajak Mengintai Dompetmu
Geger di Pati! Bupati Naikkan Pajak Hingga 250%, Tantang 50 Ribu Warga Demo: “Saya Tidak Akan Gentar!”
Bupati Pati Batalkan Kenaikan Pajak Tapi Demo Warga Tak Reda, Ini Kata Pakar Bivitri
Heboh Pajak PBB Naik 250% di Pati! Adi Prayitno Bongkar 3 Biang Kerok Kontroversi
Rakyat Kecil Terjepit Pajak, Direktur CELIOS Persoalkan Pajak Orang Super Kaya