Kemiskinan Turun Tipis, CELIOS Nilai Pemerintah Gagap Hadapi Masalah Struktural

photo author
- Rabu, 30 Juli 2025 | 19:00 WIB
Penurunan kemisikan menurut BPS (Tangkap layar youtube Kompas TV)
Penurunan kemisikan menurut BPS (Tangkap layar youtube Kompas TV)

bisnisbandung.com - Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai pemerintah belum mampu menangani akar permasalahan kemiskinan secara struktural.

Meskipun data resmi menunjukkan penurunan angka kemiskinan nasional sebesar 0,1 persen poin, CELIOS menilai capaian ini terlalu kecil dan tidak mencerminkan kemajuan substansial.

“Tapi kan penurunannya sekarang hanya 0,1%. Artinya banyak masyarakat yang jatuh miskin meskipun pada saat bersamaan jumlah orang yang naik dalam kategori tidak miskin juga naik,” ucapnya dilansir dari youtube Kompas TV.

“Jadi penurunan bersih kita itu masih sangat-sangat kecil hari ini. Dan persoalan terbesar adalah definisi kemiskinan BPS itu kan terlalu sempit,” terusnya.

Baca Juga: Fenomena Rojali Dan Rohana, Apakah Masyarakat Yang Salah?

Menurut Media, penurunan angka kemiskinan di Indonesia merupakan tren lama yang sudah terjadi sejak era Presiden Habibie.

Dengan bonus demografi dan potensi peningkatan produktivitas nasional, penurunan kemiskinan seharusnya menjadi hal yang wajar.

Namun, penurunan yang sangat tipis saat ini menunjukkan bahwa di tengah keberhasilan sebagian orang naik kelas ekonomi, banyak pula masyarakat yang jatuh miskin.

Media mengkritisi pendekatan pemerintah yang dianggap terlalu bergantung pada statistik formal seperti data BPS.

Baca Juga: Kriminolog Soroti Narasi Kesehatan Mental dalam Kasus Arya Daru, Desak Penyelidikan Tak Berhenti

Menurutnya, definisi kemiskinan yang digunakan terlalu sempit karena tidak mencakup kerentanan penting seperti kehilangan pekerjaan mendadak, tekanan utang, atau pengeluaran hidup tinggi di perkotaan.

Hal ini menyebabkan banyak kelompok rentan tidak tercatat secara resmi sebagai penduduk miskin.

Lebih jauh, CELIOS menyoroti fenomena “statistical mirage” di mana pemerintah mengejar capaian angka-angka kuantitatif, seperti turunnya kemiskinan atau inflasi rendah, tetapi mengabaikan realitas kualitas hidup masyarakat.

Baca Juga: Kematian Arya Daru Bukan Peristiwa Pidana, Kompolnas Tegaskan Ini Didukung Fakta dan Ahli Independen

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Editor: Durotul Hikmah

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X