Bisnisbandung.com - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) diubah secara total.
Cak Imin menilai Pilkada langsung selama ini menimbulkan proses politik yang panjang dan kerap memperlambat konsolidasi pembangunan di daerah.
Dalam forum koordinasi bersama seluruh DPC dan legislatif PKB yang digelar belum lama ini, Cak Imin mengungkapkan pandangan strategis partainya terhadap sistem politik nasional termasuk soal efektivitas Pilkada dipilih Presiden.
Baca Juga: Kompolnas Beberkan Fakta Baru Kematian Arya Daru, Isi Kantong Kresek Terungkap
Dikutip dari youtube DPP PKB, Cak Imin menjelaskan "Sudah saatnya pemilihan kepala daerah dilakukan evaluasi total, manfaat dan mudaratnya."
"Konsolidasi pembangunan di daerah kerap lambat akibat proses politik yang terlalu panjang," kata Cak Imin.
Cak Imin bahkan mengusulkan agar kepala daerah ke depan dipilih langsung oleh Presiden atau minimal dipilih oleh DPRD di daerah masing-masing.
Usulan ini disebut sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola politik nasional demi percepatan pembangunan.
Baca Juga: Kemenhub Andalkan Transportasi Perintis untuk Konektivitas Daerah, Fokus ke Wilayah Minim Akses
Usulan kontroversial ini diakui Cak Imin mendapat banyak penolakan terutama dari kelompok pro-demokrasi.
Namun ia menegaskan PKB tetap berkomitmen mengawal reformasi sistem demi tercapainya pembangunan nasional yang lebih cepat dan efektif.
"Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad tujuannya satu: efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku-liku dalam tahapan demokrasi," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin menyatakan PKB siap berada di garda terdepan mengawal kebijakan Presiden Prabowo termasuk program makan bergizi gratis dan transformasi pesantren.
Ia juga menyinggung soal pentingnya memperkuat implementasi pasal 33 UUD 1945 ke dalam kerangka teknokratis.
Baca Juga: Tidak Mengerti Tapi Bicara Hukum Feri Amsari Sentil Pernyataan Mardiansyah Soal Kasus Tom Lembong
Artikel Terkait
PDIP Ngamuk! Jokowi Jadi “Panglima Gajah” PSI, Ade Armando: Ancaman Besar untuk Megawati dkk
Generasi Z Indonesia dalam Bahaya, Rocky Gerung: Universitas Gagal Bina Mental!
Politikus: Gajah PSI Siap 'Seruduk' PDIP dan Gerindra di Pemilu Mendatang!
Prabowo Bongkar "Serakahnomic", Pengamat: Praktik Keserakahan Menggerogoti Indonesia!
Indonesia “Kalah Telak” 19-0, Mardigu: Prabowo Punya Jurus Rahasia Lawan Trump!
Terungkap! Modal BUMN Rp 358 Triliun dari Utang Pemerintah, Awali: Publik Harus Tahu!