Ekonom Ungkap Modus Manipulasi Data Bansos, RT Hingga Kepala Desa Bisa Masukkan Keluarga

Bisnisbandung.com - Ekonom Indonesia Ichsanuddin Noorsy menyuarakan kritik tajam terhadap sistem pendataan bantuan sosial (bansos) nasional, meski pemerintah telah meluncurkan kebijakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional serta mengupayakan pemutakhiran data secara berkala.

Menurutnya, pendekatan yang digunakan belum menyentuh akar persoalan, terutama pada tingkat integritas pelaksana di lapangan.

Noorsy memandang bahwa sistem yang saat ini diterapkan, yaitu pendekatan top down dan bottom up, masih membuka ruang cukup besar untuk manipulasi data oleh aparat setempat.

Baca Juga: Kriminolog Nilai Sudah ada Kesimpulan Penyebab Kematian Diplomat Arya Daru, Polisi Pertimbangkan Sensitivitas

Dalam prakteknya, tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW, hingga kepala desa memiliki wewenang besar dalam menentukan siapa yang berhak masuk daftar penerima bansos.

“Jangankan di daerah, di Jakarta aja kita bisa menemukan RT/RW yang mengaku saudaranya miskin padahal enggak miskin, dimasukkan kemudian sebagai penerima bansos,”lugasnya dilansir dari youtube Metro TV.

Hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan, di mana keluarga atau kerabat bisa saja dimasukkan secara subjektif meski tidak memenuhi syarat sebagai penerima.

Baca Juga: Sebut Ini Hanya Jabatan Pengawas, Tanggapan Immanuel Persoalan Wamen Rangkap Komisaris BUMN

Lebih lanjut, Noorsy menilai persoalan utama bukan hanya pada struktur pengumpulan data, tetapi pada rendahnya kejujuran dalam proses pelaporan dan penilaian sosial.

Ia menyoroti fakta bahwa bahkan di wilayah perkotaan seperti Jakarta, manipulasi data oleh pengurus lingkungan masih kerap terjadi.

Ketika integritas pelaksana tidak dijamin, maka sistem secanggih apa pun dinilai tidak akan memberi hasil yang akurat.

Dalam perspektifnya, proses verifikasi dan validasi data penerima bansos seharusnya mengikuti prosedur yang ketat.

Setiap data seharusnya diawali dengan tahapan konfirmasi dan profiling, baru kemudian masuk ke tahap verifikasi, hingga akhirnya divalidasi.

Baca Juga: PHK dan Kesenjangan Ekonomi Meningkat, Rangkap Jabatan Wamen Dinilai Tak Peka Kondisi Rakyat