Pegiat Media Sosial Sebut BUMN Seperti Perusahaan Keluarga, Kritik Keras Era Erick Thohir

bisnisbandung.com - Pegiat media sosial Alifurrahman melontarkan kritik tajam terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Menteri Erick Thohir.

Ia menilai bahwa tata kelola sejumlah perusahaan milik negara saat ini telah menyerupai pola manajemen perusahaan keluarga, di mana direksi dan keluarganya diduga memiliki pengaruh besar hingga melampaui batas profesionalisme birokrasi.

Dalam ulasannya, Alifurrahman menyoroti adanya dugaan keterlibatan istri pejabat BUMN dalam berbagai aktivitas internal perusahaan.

“Jadi perusahaan-perusahaan BUMN itu seperti warisan keluarga, yang ketika ada satu direksi masuk atau menjadi pejabat di situ, dia merasa berkuasa penuh sehingga kemudian melibatkan keluarga atau istrinya,” gamblangnya di youtube Seword TV.

Baca Juga: Publik Menanti KPK Bertindak, Yaqut Cholil Tiga Kali Mangkir dari Panggilan Pansus Haji

Ia menyebut bahwa para direksi BUMN kerap membawa ajudan dalam jumlah berlebihan, bahkan hingga belasan orang, termasuk protokol untuk pasangan mereka.

Hal ini dinilai menandakan pola pengelolaan yang tidak efisien dan tidak mencerminkan semangat reformasi birokrasi.

Alifurrahman juga mengaitkan situasi ini dengan kewenangan baru yang dipegang oleh Danantara. Ia mencermati bahwa kehadiran Danantara membuat peran Menteri BUMN menjadi terkesan menurun.

Bahkan, ia menilai Wakil Menteri BUMN, Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, tampak lebih dominan dalam mengarahkan isu-isu internal, termasuk memberi kritik terhadap gaya kepemimpinan direksi BUMN.

Baca Juga: Dominasi Prabowo di Lembaga Hukum Meningkat, Cengkeraman Jokowi Disebut Mulai Melemah

“Jadi Menteri BUMN-nya, ya meskipun juga menjadi bagian dari Danantara, tapi tetap saja seperti terbolak-balik. Menterinya seperti bukan menteri, seperti staf gitu ya, sementara wamen seperti lebih menteri dibandingkan menterinya,” ungkap Alifurrahman.

Dony Oskaria sebelumnya mengkritik banyaknya protokol dan fasilitas istimewa yang melekat pada para pejabat BUMN.

Kritik tersebut memperkuat analisis Alifurrahman bahwa pola pengelolaan yang berkembang saat ini sarat akan nuansa kekuasaan pribadi dan menunjukkan betapa BUMN belum sepenuhnya terbebas dari budaya elitis.

Baca Juga: Penyangkalan Kasmudjo Hingga Dugaan Dibuat di Pasar Pramuka, Prof Ikrar: Tuhan Tidak Tidur