Pakar Hukum Tata Negara Bongkar Pembungkaman Oposisi dari Era Soekarno ke Prabowo

“Karena kalaupun ada, paling PDIP terhadap Gibran. Dan itu pun tidak nyata adanya karena kita tahu bahwa di PDIP sendiri ada faksi-faksi,” terusnya.

Ia melihat bahwa ketika semua partai berada dalam satu barisan kekuasaan, maka tidak ada lagi kekuatan penyeimbang yang dapat secara efektif mengawasi jalannya pemerintahan.

Hal ini dianggap berbahaya karena berpotensi membawa Indonesia kembali pada pola otoriter, meskipun dalam kemasan demokrasi prosedural.

Zainal juga menegaskan bahwa oposisi merupakan elemen penting dalam demokrasi. Menurutnya, tanpa adanya oposisi yang kuat, suara rakyat akan sulit diartikulasikan, dan kebijakan publik bisa melenceng tanpa pengawasan.

Ia menyebutkan bahwa tradisi membungkam oposisi ini bukan sekadar strategi politik jangka pendek, melainkan ancaman jangka panjang bagi kehidupan bernegara.***

Baca Juga: Ono Surono Bantah Keras Beri Titah Kepala Desa Pasir Munjul soal Longsor