Prabowo Ingin Kejar Koruptor Hingga ke Antartika, Feri Amsari: Tapi Mengapa Hanya Oposisi yang Dibidik?

bisnisbandung.com - Pakar Hukum Tata Negara, Feri Amsari, menyoroti ketimpangan dalam penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

 Ia mempertanyakan mengapa hanya pihak oposisi yang menjadi sasaran, sementara dugaan pelanggaran dari kubu pendukung pemerintah terkesan diabaikan.

Menurutnya, situasi ini mencerminkan kemunduran demokrasi, di mana hukum tidak lagi berdiri di atas keadilan, melainkan dijadikan alat untuk memberangus lawan politik.

 Fenomena ini ia ibaratkan dengan kehancuran Romawi di era Kaisar Romulus, ketika kekuasaan digunakan untuk menyingkirkan oposisi demi melanggengkan kepentingan kelompok tertentu.

Baca Juga: Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retreat, Kenapa yang Dilawan Programnya Prabowo?

Feri juga menyoroti bagaimana isu-isu yang melibatkan tokoh oposisi seperti Hasto Kristiyanto dan Thomas Lembong seolah terus digiring menjadi masalah utama, sementara kasus lain yang lebih besar justru dibiarkan begitu saja.

“Seluruh oposan hendak dibunuh, Hastolus dan Tom Lembonglus dicari-cari permasalahannya untuk kemudian menjadi problematika yang seolah-olah itu adalah hal yang benar,” ujarnya dilansir dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Dalam pandangannya, hal ini menunjukkan adanya upaya sistematis untuk mengendalikan ruang politik dengan membungkam kritik dan mempersempit kebebasan berpendapat.

Baca Juga: Penangkapan Hasto Penuh Kecurigaan, Ikrar Nusa Bhakti Soroti Hal Aneh

Lebih lanjut, ia menyinggung kegagalan kebijakan pemerintahan saat ini dalam menegakkan supremasi hukum.

 Janji untuk mengejar koruptor hingga ke Antarktika dinilai hanya retorika, karena faktanya, mereka yang dikejar justru adalah pihak yang dianggap sebagai musuh pemerintah.

Sementara itu, berbagai masalah internal, termasuk dugaan pelanggaran etik di kabinet, tidak ditindak secara tegas.

Feri menilai bahwa kondisi ini mencerminkan kebobrokan dalam sistem pemerintahan yang ada.

Baca Juga: Mengkerdilkan Aspirasi Publik, Pemerintah Dinilai Hanya Memandang Gerakan Sosial Sebagai Tagar