Fadli Zon Tuai Protes, Usman Hamid: Menteri Kebudayaan Tak Layak Ragukan Tragedi Perkosaan 1998

bisnisbandung.com - Pernyataan kontroversial dari Menteri Kebudayaan yang secara gamblang mengatakan keraguannya soal validitas tragedi pemerkosaan massal pada kerusuhan Mei 1998 menuai kritik dari berbagai kalangan bahkan setelah klarifikasi.

Salah satu tanggapan tegas datang dari Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, yang menilai bahwa posisi Menteri Kebudayaan tidak relevan untuk meragukan kebenaran peristiwa tersebut.

Menurut Usman Hamid, pernyataan sang menteri yang menyebut tragedi pemerkosaan 1998 sebagai isu yang masih memerlukan pembuktian justru menunjukkan inkonsistensi.

Baca Juga: Pengamat Timur Tengah Ungkap Pesan Terselubung, Beberkan Tiga Penyebab Serangan Balasan Iran ke Israel

Di satu sisi, ia mengecam kekerasan seksual sebagai pelanggaran nilai kemanusiaan, namun di sisi lain meragukan peristiwa tragis yang telah diakui secara luas dan menjadi bagian penting dari sejarah reformasi Indonesia.

“Karena itu, pernyataan semacam ini seharusnya mencegah seorang menteri untuk menyebut peristiwa kerusuhan Mei dan perkosaan massal di dalamnya sebagai ‘rumor’,” ungkap Usman Hamid dilansir dari youtube Kompas TV.

“Karena pernyataan itu justru memberi kesan bahwa keyakinan Menteri Kebudayaan bersifat paradoks atau mendua di satu sisi mengecam tindakan perkosaan massal, tetapi di sisi lain seperti meragukan kebenaran peristiwa tersebut. Sementara ia bukanlah otoritas yang mengetahui kebenarannya,” lanjutnya,

Baca Juga: Diduga Ada Keterlibatan Mossad di Balik Keberhasilan Serangan Israel ke Iran

Usman menekankan bahwa Menteri Kebudayaan bukanlah bagian dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh Presiden B.J. Habibie pasca-kerusuhan 1998.

Tim tersebut beranggotakan para menteri dari sektor-sektor strategis seperti pertahanan, hukum, dan pemberdayaan perempuan, bukan kementerian yang berfokus pada kebudayaan.

Oleh karena itu, Usman menyarankan agar Menteri Kebudayaan tidak mengambil kesimpulan pribadi mengenai validitas tragedi tersebut.

Penilaian atas keberadaan bukti hukum dan kajian akademik seharusnya diserahkan kepada pihak yang memiliki kompetensi, seperti penegak hukum, akademisi, dan lembaga hak asasi manusia.

Baca Juga: Bikin Tel Aviv Porak-Poranda, Pengamat Menyoroti Kekuatan Iran lebih Terorganisir

Ia juga menyoroti pentingnya kepekaan publik figur terhadap sejarah kekerasan seksual di masa lalu, khususnya tragedi yang menimpa perempuan Tionghoa dalam kerusuhan Mei 1998.