Indonesia Perlu Meniru Vietnam, KSPI Sarankan demi Selamatkan Lapangan Kerja

Bisnisbandung.com - Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan keprihatinannya terhadap meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) dan melemahnya kualitas pasar tenaga kerja di Indonesia.

Menurutnya, situasi ini disebabkan oleh tiga faktor utama: efisiensi produksi, relokasi industri, dan lonjakan impor produk luar negeri, khususnya dari Cina.

Said Iqbal menilai bahwa efisiensi produksi terjadi karena melemahnya daya beli masyarakat. Akibat turunnya permintaan, perusahaan mengurangi produksi dan akhirnya melakukan PHK.

Untuk mengatasi hal ini, ia menegaskan pentingnya kebijakan yang dapat meningkatkan daya beli secara struktural.

Baca Juga: Rocky Gerung Menerka Sinyal Di Balik Pertemuan Gerindra dan PDIP

“Nah, harusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan purchasing power, meningkatkan daya beli,” tegasnya dilansir dari youtube ILC.

Sebagai solusi, Said Iqbal mengusulkan agar pemerintah meniru langkah Vietnam yang berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 2%.

“Nah, oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah karena efisiensi daya beli. Apa usulan kami? Usulan saya sih: ikutin aja Vietnam. Vietnam, dia turunin 2% PPN. Kita kemarin mau dinaikin. Alhamdulillah, Pak Prabowo intervensi, itu enggak jadi,” teranganya.

Ia menilai kebijakan tersebut efektif meningkatkan konsumsi masyarakat, memicu kenaikan produksi, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Baca Juga: Kecanggihan Politik Prabowo, Ada Upaya Lakukan Konsolidasi Terakhir untuk Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

“Vietnam nurunin 2% PPN, purchasing power-nya naik, kan? Barang jadi murah. Daya beli naik, produksi naik, produksi naik nyerap tenaga kerja. Gampang benar tuh Vietnam. Akhirnya dia tumbuh 6,9%. Pertumbuhan economic growth-nya itu 6,9. Indonesia cuma 4,87,” paparnya.

Said Iqbal menyayangkan bahwa Indonesia sempat berencana menaikkan PPN sebelum dibatalkan melalui intervensi Presiden.

Selain itu, ia juga menyarankan agar ambang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi minimal Rp7,5 juta per bulan.

Menurutnya, kebijakan ini akan memberi ruang finansial yang lebih besar bagi para pekerja, sehingga mereka dapat berbelanja lebih banyak dan menggerakkan roda ekonomi.