Pertemuan Mendadak Organisasi Purnawirawan TNI-Polri, Diduga Ada Situasi Genting

bisnisbandung.com - Sejumlah organisasi resmi purnawirawan dan veteran TNI-Polri menggelar pertemuan mendadak di Jakarta.

 Acara yang diinisiasi oleh tujuh organisasi besar seperti PEPABRI, Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI), PPAD, PPAL, PPAU, PP Polri, dan PERIP, berlangsung di tengah meningkatnya suhu politik nasional.

Pertemuan tersebut menarik perhatian publik karena berlangsung secara tiba-tiba, di tengah maraknya gejolak politik yang menyeret nama-nama besar, termasuk keluarga besar TNI dan tokoh-tokoh politik nasional.

Baca Juga: Perbedaan Pajak Saham dan Kripto Jadi Sorotan, Oscar Darmawan: Bikin Trader Kripto Lari ke Luar Negeri

Dalam forum itu, mereka menyampaikan lima pernyataan sikap yang intinya menegaskan legitimasi organisasi resmi purnawirawan, pentingnya soliditas TNI-Polri, kesetiaan kepada konstitusi, dukungan terhadap program pemerintah, serta ajakan kepada masyarakat untuk menjaga pembangunan nasional.

Pernyataan ini dibacakan oleh Mayor Jenderal TNI (Purn) Komaruddin Simanjuntak, yang kini menjabat sebagai Plt. Ketua Umum PPAD.

Ia sebelumnya juga telah menyatakan bahwa pernyataan politik dari kelompok purnawirawan yang dipimpin oleh Jenderal TNI (Purn) Tri Sutrisno tidak mewakili seluruh purnawirawan, khususnya dari Angkatan Darat, meskipun tetap dihormati.

Baca Juga: Transaksi Kripto Turun , CEO Indodax Singgung Pajak Tinggi dan Kurva Bitcoin

Jurnalis senior Hersubeno Arief menilai bahwa pertemuan ini tidak bisa dilepaskan dari konteks politik yang sedang memanas.

“Pertemuan yang terkesan sangat mendadak atau tiba-tiba itu menimbulkan tanda tanya dan spekulasi politik,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Hersubeno Point, Minggu (4/5).

 “Apakah situasi negara ini sedang genting sehingga mereka sampai harus berkumpul dan membuat pernyataan sikap bersama?” terusnya.

Ia menyoroti bahwa forum ini muncul hanya beberapa waktu setelah kelompok purnawirawan lainnya yang terdiri dari ratusan jenderal dan perwira menengah mengeluarkan delapan pernyataan sikap.

 Termasuk desakan kepada MPR untuk memakzulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Baca Juga: Tolak Penghapusan, Apindo Tegaskan Praktik Outsourcing Hanya Perlu Dibenahi