Sobary juga menyinggung soal dugaan korupsi kebijakan yang dilakukan Jokowi.
Ia menuding Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga hingga partainya.
"Jokowi menggunakan kebijakan untuk menguntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Bansos digelontorkan untuk memenangkan Prabowo dan anaknya. Polisi dan kepala desa digerakkan demi kepentingan politiknya. Ini bukan sekadar korupsi biasa, ini korupsi kebijakan yang lebih berbahaya," tegas Sobary.
Sobary juga menyinggung laporan dari sebuah organisasi luar negeri yang menyebut Jokowi sebagai pemimpin yang paling korup dan kriminal.
Baca Juga: Ormas Nakal Bikin Cemas, Ahmad Sahroni: Tangkap Dulu, Tutup Kalau Masih Berulah!
"Ini bukan saya yang menilai, bukan kita yang menilai. Tapi ada organisasi di luar negeri yang memberi cap seperti itu kepada Jokowi. Ini fakta yang harus kita renungkan," katanya.
Sobary juga mengkritik para loyalis Jokowi yang menurutnya membela tanpa dasar.
"Ada orang-orang yang tetap membela mati-matian, bahkan sampai menyebarkan klaim bahwa laporan itu sudah dicabut. Padahal, itu hanya upaya menutup-nutupi kenyataan. Apalagi ada partai yang sudah mati-matian dibantu Jokowi tapi tetap gagal masuk Senayan," sindirnya.
Sobary pun mempertanyakan netralitas KPK dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan kekuasaan.
"Bagaimana kita bisa percaya KPK kalau orang-orangnya dipilih oleh Jokowi di saat dia sudah tak pantas memilih? Mereka lebih mengabdi kepada Jokowi daripada kepada rakyat," katanya.
Baca Juga: Polemik Ormas Palak THR: Kementerian Agama Tegaskan Mekanisme Resmi Pengajuan Dana
Ia juga menyinggung dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus keuangan besar yang sedang ramai dibicarakan.
"Ada suara-suara dari Pertamina yang menyebut ada ribuan triliun rupiah yang tak jelas, dan ada keterlibatan Jokowi di dalamnya. Ini bukan hal kecil, ini sesuatu yang besar dan akan terus terungkap seiring waktu," tegasnya.
"Lama-lama semuanya akan terbuka. Alam pun tidak lagi memihak kepadanya. Ini hukum alam yang tidak bisa dihindari. Tinggal kita lihat bagaimana akhirnya nanti," tutupnya.***
Artikel Terkait
Mudik Aman dan Nyaman! Dedi Mulyadi Ingatkan Pemudik untuk Waspada di Perjalanan
Habis Revisi UU TNI Terbitlah Revisi UU Polri, Muradi: Perlukah?
M. Sobary: Hasan Nasbi Topengnya Dibuka oleh Teror Kepala Babi
Lebaran 31 Maret? NU Ungkap Prediksi Idul Fitri 1446 H
PKB Gelar Mudik Gratis, Cak Imin: Habiskan Uang di Kampung untuk UMKM!
Ormas Minta THR Saat Lebaran? Ini Kata Wamenag Romo Syafii