Viral #IndonesiaGelap! Prof. Sulistyowati: Bukti Nyata Kebijakan Pemerintah Gagal

Salah satu kebijakan populis yang dikeluarkan pemerintah adalah program makan bergizi gratis.

Prof. Sulistyowati menilai konsep ini mungkin terdengar baik secara filosofis.

Namun pelaksanaannya tidak memperhitungkan kemampuan finansial negara serta kebutuhan nyata masyarakat.

"Tidak semua orang butuh makan gratis. Yang seharusnya menerima adalah kelompok rentan bukan semua anak sekolah tanpa diskriminasi. Ini menunjukkan kurangnya perhitungan dalam kebijakan yang diambil," jelasnya.

Baca Juga: Eksekusi Pemerintahan Prabowo Jauh dari Harapan? Raymond Chin: Mulai Berantakan Desember ke Januari

Prof. Sulistyowati juga mengkritik bagaimana produk hukum saat ini lebih banyak mengakomodasi kepentingan penguasa.

Ia mencontohkan bagaimana perubahan undang-undang dilakukan dengan cepat termasuk kebijakan yang memungkinkan DPR mencopot Hakim Mahkamah Konstitusi.

"Hukum yang seharusnya menjadi alat keadilan justru dijadikan instrumen kekuasaan. Seharusnya hukum dibuat untuk melindungi rakyat dari kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Tapi yang terjadi justru sebaliknya," tegasnya.

Baca Juga: Polemik Sertifikat HGB, Hersubeno Arief: Korporasi Besar Lolos, Kepala Desa Jadi Tumbal?

Menurutnya situasi saat ini mempertanyakan apakah Indonesia masih bisa disebut sebagai negara hukum.

Dengan berbagai kebijakan yang dibuat tanpa kajian mendalam dan tanpa melibatkan publik, demokrasi yang seharusnya menjadi pilar utama negara hukum semakin tergerus.

"Kita harus bertanya apakah Indonesia masih negara hukum atau tidak. Jika hukum dibuat hanya untuk kepentingan elite maka prinsip demokrasi dan keadilan sosial sudah tidak ada lagi," tutupnya.***