Islah Bahrawi Ungkap Rakyat Indonesia bisa Bernasib seperti di Korea Utara, Akibat RUU Kejaksaan

photo author
- Rabu, 12 Februari 2025 | 22:00 WIB
Islah Bahrawi (Dok Instagram@Islah_Bahrawi)
Islah Bahrawi (Dok Instagram@Islah_Bahrawi)

bisnisbandung.com - Rancangan Undang-Undang (RUU) Kejaksaan menuai kontroversi di tengah masyarakat Indonesia.

Islah Bahrawi, memperingatkan bahwa RUU ini berpotensi menciptakan kekuasaan otoriter yang dapat mengekang kebebasan rakyat.

“Masyarakat Sipil di negara ini dikepung oleh wewenang berlimpah institusi penegak hukum. Bahkan Kejaksaan sedang menguatkan azas impunitas bagi seluruh jaksa,” lugas dalam cuitan di akun X pribadinya, Rabu (12/2/25).

Baca Juga: Hutang Budi Prabowo ke Jokowi Sudah Lunas, Adi Prayitno: Tak Perlu Dipersoalkan Lagi!

“Ditambah tumpukan wewenang baru yg diusulkan dalam RUU Kejaksaan dan RUU TNI,” lanjutnya.

Ia menilai bahwa kewenangan yang diusulkan dalam RUU Kejaksaan berisiko menciptakan impunitas bagi jaksa, sehingga sulit tersentuh hukum.

Islah Bahrawi juga menyoroti adanya tumpukan kewenangan baru yang tidak hanya terdapat dalam RUU Kejaksaan, tetapi juga dalam RUU TNI.

 Kedua rancangan undang-undang ini disebut-sebut dapat memperkuat kekuasaan lembaga penegak hukum hingga menjadi “tukang gebuk penguasa” dengan kekebalan hukum yang berlapis.

Baca Juga: Ironi! Presiden Prabowo Pangkas Anggaran Demi Makan Gratis dan Kabinet Gemuk

Kekhawatiran ini semakin kuat karena RUU Kejaksaan dan RUU TNI sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan dijadwalkan untuk dibahas serta disahkan tahun depan.

Islah memperingatkan bahwa masyarakat harus bersiap menghadapi ancaman ketakutan kolektif yang mirip dengan situasi di Korea Utara, di mana kekuasaan pemerintah begitu kuat hingga mengontrol kehidupan pribadi warganya.

Penerapan azas impunitas dalam RUU Kejaksaan diprediksi akan memberikan kekuasaan berlebihan kepada jaksa dalam mengawasi, menyelidiki, dan memutuskan perkara hukum.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat sipil, terutama dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah.

Baca Juga: Kesalahan Fatal Coretax Bukan Karena Budget 1,2 Triliun, Raymond Chin: Utter Stupidity!

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Alit Suwirya

Tags

Artikel Terkait

Rekomendasi

Terkini

X