Polemik Kebijakan Bahlil Berujung Tragedi, Alifurrahman: Pejabat Nyusahin Banget

bisnisbandung.com - Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait distribusi gas LPG 3 kg menuai polemik di tengah masyarakat.

 Kebijakan ini disebut-sebut sebagai upaya pemerintah untuk menstabilkan harga dan memastikan distribusi yang lebih merata.

Namun, kebijakan tersebut justru menimbulkan antrean panjang, bahkan menyebabkan banyak warga harus kehujanan demi mendapatkan gas bersubsidi.

Pegiat media sosial, Alifurrahman, mengkritik kebijakan ini dan menilai bahwa pemerintah gagal memahami realitas di lapangan.

Baca Juga: Jhon Sitorus Sebut HTI dan Khilafah Mulai Subur di Rezim Saat Ini, Apa yang Terjadi?

Menurutnya, kebijakan yang seharusnya membantu masyarakat justru menambah beban dan kesulitan bagi rakyat kecil.

“Mereka bikin kebijakan seolah-olah peduli, supaya masyarakat kita bisa lebih hemat, lebih produktif, dan sebagainya,” tuturnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Seword TV.

“Tapi ternyata, kebijakannya itu sangat-sangat menyengsarakan. Niatnya membantu, tapi malah nyusahin. Dan mereka, para pejabat ini, enggak nyadar kalau mereka ini nyusahin banget,” sambungnya.

Baca Juga: Pasarnya Besar banget! Pengusaha Ini Bongkar Cara Ekspor Briket Arang

Ia menyoroti bagaimana antrean panjang terjadi akibat larangan penjualan gas LPG secara eceran, memaksa masyarakat untuk membeli langsung dari pangkalan resmi yang jumlahnya terbatas.

Salah satu alasan utama kebijakan ini menuai kritik adalah minimnya ketersediaan pangkalan resmi di berbagai daerah.

Dengan jumlah pangkalan yang terbatas, masyarakat harus berkumpul di titik-titik tertentu, menyebabkan antrean panjang dan ketidaknyamanan bagi warga yang membutuhkan gas LPG untuk kebutuhan sehari-hari.

Selain itu, meskipun pemerintah memberikan opsi bagi warung-warung kecil untuk mendaftarkan diri sebagai pangkalan resmi melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), kebijakan ini tetap dinilai tidak efektif.

Baca Juga: Gas 3kg Langka, Dedi Mulyadi Tegaskan: Negara Harus Tepat Sasaran dalam Beri Subsidi