Menurutnya ada indikasi bahwa perubahan ini lebih condong untuk mengakomodasi kepentingan bisnis tertentu daripada kepentingan nasional.
"Saya melihat ada kelompok-kelompok di BUMN yang mulai menggeser arah kebijakan lama. Bukan untuk memperbaiki atau menciptakan efisiensi tetapi sekadar membuka jalan bagi kelompok baru untuk mengambil alih proyek-proyek besar," tambahnya.
Haris Azhar juga menyinggung wacana efisiensi yang digaungkan pemerintahan baru.
Ia mempertanyakan apakah efisiensi ini benar-benar diterapkan atau hanya sekadar jargon politik.
Baca Juga: Presiden Prabowo Perjuangkan Makan Bergizi Gratis di Sekolah Sejak 2006 Demi Anak-Anak Indonesia
Haris Azhar menekankan "Kalau mau efisiensi transparansi harus diperjelas. Kita perlu tahu apa yang dipangkas bagaimana strategi baru diterapkan dan siapa yang mendapat manfaat dari perubahan ini."
"Kalau hanya ganti orang dan sistem tetap sama ini hanya pergantian pemain bukan reformasi," tegasnya.
Haris Azhar mengingatkan bahwa pemerintahan baru harus lebih terbuka dan transparan dalam menjalankan kebijakan.
Menurutny, publik harus tetap kritis terhadap perubahan yang terjadi agar tidak sekadar menjadi ajang bagi kelompok tertentu untuk mengambil alih kekuasaan dan kepentingan ekonomi.
Baca Juga: Persaingan Brutal dan Banyak Produk Impor, Julio Ekspor: Gak Bisa Cuma Fokus di Pasar Indonesia
"Kita harus memastikan bahwa perubahan ini bukan hanya soal ganti pemain tetapi benar-benar untuk memperbaiki sistem yang ada. Kalau tidak kita hanya akan melihat sejarah yang berulang dengan wajah yang berbeda," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Jauh Seperti Bumi dan Langit! Selamat Ginting Bandingkan Gibran dengan Wapres-Wapres Terdahulu
Panda Nababan Sentil Elite Politik, Rakyat Tidak Bodoh Mereka Tahu Siapa yang Berbohong!
Jokowi Cemas Prabowo dan Megawati Bertemu? Hendri Satrio: Ini Bisa Berpengaruh Besar!
Benur Dicuri! Dedi Mulyadi: Bu Susi Geram dan Siap Jadi Pakar Kelautan
Haram Hukumnya Pejabat Pakai Patwal! Adi Prayitno: Cukup untuk Presiden & Wapres!
100% Bebas Pengaruh Jokowi? Ini Jawaban Immanuel Ebenezer Soal Kabinet Prabowo