Presiden Jangan Mendahului KKP, Rofi’i Mukhlis: Investigasi Dulu Baru Putuskan!

Bisnisbandung.com - Rofi’i Mukhlis seorang tokoh agama sekaligus pengamat sosial menyampaikan kritik tajam terhadap pemerintah dalam menangani isu pagar laut.

Menurut Mukhlis segala keputusan terkait proyek besar seperti ini harus melalui mekanisme yang jelas termasuk investigasi dan tabayun (klarifikasi).

Mukhlis menyayangkan sikap sejumlah pihak termasuk Presiden yang dianggap terlalu cepat memberikan pernyataan terkait proyek tersebut tanpa menunggu hasil investigasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Baca Juga: Fenomena Code Mixing, Gaya Bahasa Baru Gen Z dan Milenial, Apa Pemicunya?

“Presiden tidak boleh mendahului KKP. Kalau negara kita ini negara hukum, investigasi dulu, tabayun dulu, baru ambil keputusan. Jangan bicara sendiri-sendiri,” ujar Mukhlis yang dikutip dari youtube Indonesia Lawyers Club.

Menurutnya pemerintah harus bersikap konsisten dalam menghormati prosedur hukum.

“Kalau presiden sudah bicara tapi hasil investigasi KKP nanti berbeda, ini justru membuat konflik semakin panjang,” tegasnya.

Mukhlis mengimbau agar masyarakat tidak saling menyalahkan.

“Kalau memang laut tidak boleh diganggu maka negara harus memberikan keputusan yang tegas. Jangan biarkan nelayan konflik sendiri. Laut itu milik bersama jadi perlu aturan yang jelas,” ujarnya.

Baca Juga: Roy Suryo Dukung Raffi Ahmad ‘Dimiftahkan’, Hersubeno Arief: Saya Pikir Sudah Reda

Ia menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai mediator untuk meredam konflik.

“Kalau aturan melarang pagar laut maka pemerintah harus menegakkan itu. Tapi ini harus melalui investigasi bukan opini sepihak,” katanya.

Mukhlis juga menyoroti keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang meminta pembatalan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK.

Ia mempertanyakan dasar keputusan tersebut apakah sudah melalui kajian mendalam atau hanya berdasarkan desakan publik.

Baca Juga: Lucu! ungkap Alifurrahman: Deddy Corbuzier Samakan Makan Siang Gratis dengan Nasi Kotak Artis