Meski demikian, Eep menolak gagasan bahwa pemilihan langsung adalah sistem yang terlalu mahal.
Menurutnya, demokrasi yang sehat justru akan membuat biaya politik menjadi lebih efisien.
Ia menegaskan bahwa solusi untuk persoalan ini bukanlah menghapus mekanisme pemilihan langsung, tetapi memperbaiki sistem dengan memberantas akar masalah, seperti politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.
Eep juga memperingatkan bahwa mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD justru dapat memperburuk situasi politik uang.
Baca Juga: Rocky Gerung: Pencitraan Jokowi Jatuh Tersungkur, Pemujaan Selalu Ada Batasnya
Dengan jumlah pemilih yang terbatas, seperti anggota DPRD, peluang untuk memanipulasi suara melalui uang menjadi lebih besar dan lebih terkendali.
“Inilah yang ingin dihindari oleh demokrasi. Karena itu, diluaskanlah prinsip mandat itu dengan melibatkan yang sudah berhak untuk menjadi pemilih,” tegasnya.
Hal ini berisiko menciptakan pemerintahan yang tidak berorientasi pada kepentingan rakyat, tetapi pada kepentingan kelompok tertentu.
Eep Saefulloh menekankan bahwa pemilihan langsung adalah alat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan.***
Baca Juga: Dinkes Bandung Bakal Evaluasi per 3 Bulan Untuk Pengawasan Program MBG
Artikel Terkait
Ketua KPU Jabar Ummi Wahyuni Dicopot DKPP, Eep Hidayat Bongkar Kronologi Manipulasi Suara
Jokowi vs Megawati: Konflik yang Melibatkan Masa Lalu dan Masa Depan Prabowo, Analisis Eep Saefulloh
Prediksi Potensi Konflik Prabowo dan Jokowi, Eep Saefullah Menduga Terjadi di Tahun 2025
Akrobat Politik Gibran Berisiko, Eep Saefulloh Sebut Itu Bisa Menjadi Jebakan
Eep Saefullah Fatah: Ini Satu-Satunya Cara Prabowo Membatasi Pengaruh Jokowi
Pemerintahan Prabowo Mengkhawatirkan, Eep Saefulloh: Indeks Peberantasan Korupsi Menurun