Rocky Gerung Kritik Kenaikan PPN 12%, Warisan Jokowi Jangan Paksakan Rakyat

Bisnisbandung.com - Kontroversi seputar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi isu panas di awal pemerintahan Prabowo Subianto.

Rocky Gerung dalam youtube menyoroti kenaikan PPN ini warisan kebijakan Presiden Jokowi.

Rocky Gerung memulai kritiknya dengan menyoroti desakan PDIP yang meminta pemerintah Prabowo membatalkan kenaikan PPN menjadi 12%.

Baca Juga: Dua Aplikasi Spotify dan Netflix mengalami kenaikan PPN 12%

Menurutnya situasi ini memicu "operasi besar" dari kekuasaan untuk mendiskreditkan PDIP.

"PDIP sekarang dibully ramai-ramai soal PPN 12%. Kita lihat ada organisasi, mahasiswa, bahkan buzzer yang dikerahkan. Tapi pertanyaannya apakah usulan PDIP tahun lalu terkait PPN ini menjadi akar masalah ekonomi hari ini?" ujar Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai kebijakan pajak seharusnya fleksibel dan mengikuti kondisi ekonomi rakyat.

Namun dalam kasus ini pemerintah dinilai justru memaksakan kebijakan yang dianggap tidak rasional di tengah daya beli masyarakat yang melemah.

"PHK di mana-mana, deindustrialisasi terjadi, nilai tukar merosot. Bagaimana rakyat bisa menerima pajak lebih tinggi? Pajak itu adalah hak rakyat bukan alat pemerintah untuk terus memalak," tegas Rocky Gerung.

Baca Juga: Ini Dia Step By Step Menyusun Target Penjualan Perusahaan Tahun Depan

Lebih jauh Rocky Gerung menyebut bahwa PDIP yang kini meminta pembatalan PPN 12% sebenarnya ikut bertanggung jawab atas kebijakan ini di era Jokowi.

"PDIP sudah minta maaf bahkan mengakui mereka salah pilih presiden Jokowi. Tapi masalahnya kenapa sekarang Prabowo harus menanggung beban ini? Jangan lagi bilang Jokowi presiden terbaik. Faktanya ini warisan kebijakan yang buruk," katanya.

Menurut Rocky Gerung, Prabowo kini berada dalam dilema besar.

Jika PPN dinaikkan kemarahan rakyat akan memuncak. Jika dibatalkan APBN berisiko terganggu.

Baca Juga: Dampak Penggelapan Tiket Film Sorop: Bukan Hanya Kerugian Finansial, Tapi Kehancuran Reputasi