Bahlil Ungkap Golkar Merancang RUU Pilkada Dipilih DPRD, Sobary: Karena Partainya Bonyok di Pilkada

bisnisbandung.com - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, baru-baru ini mengungkapkan bahwa partainya tengah menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengusulkan agar kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Budayawan Mohamad Sobary menduga  inisiasi ini muncul karena Golkar mengalami kekalahan signifikan dalam berbagai Pilkada.

Sobary menyampaikan bahwa langkah Golkar ini merupakan bentuk kekecewaan akibat kekalahan mereka dalam Pilkada.

“Padahal, Golkar itu adalah partai nomor dua besar sesudah PDIP, tapi dalam pilkada ini bonyok,” tuturnnya dilansir dari youtube Anak Bangsa TV.

Baca Juga: Heboh Video Gibran di Masjid, Hersubeno: Adab Jadi Sorotan Publik

 Golkar, yang dulu dikenal sebagai partai besar nomor dua setelah PDIP, kini dirasa semakin tidak relevan dalam peta politik pilkada.

Ia berpendapat bahwa usulan ini justru mencerminkan kembalinya negara ke masa Orde Baru, di mana kepala daerah dipilih oleh DPRD dan bukan oleh rakyat langsung.

Sobary menilai bahwa masa Orde Baru merupakan periode di mana kekuasaan politik sangat terkonsentrasi pada presiden, dengan sedikit delegasi kekuasaan ke DPRD.

Dalam hal ini, pemilihan kepala daerah oleh DPRD berpotensi mengembalikan kekuasaan yang lebih besar kepada elite politik tertentu, bukan kepada rakyat.

Baca Juga: Penyelidikan Kasus Korupsi CSR BI, Perry Warjiyo Akan Diperiksa KPK

 Ia mengkritik bahwa jika DPRD yang memilih kepala daerah, akan lebih mudah bagi pihak tertentu untuk mempengaruhi keputusan, seperti yang terjadi pada era Soeharto.

Terkait dengan argumen  Bahlil bahwa Pilkada langsung mahal, Sobary menegaskan bahwa meskipun biaya pilkada tinggi, itu adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai kualitas terbaik dalam demokrasi.

“Mau mahal, mau apa, kita mesti tahu bahwa untuk mencapai sesuatu kualitas terbaik, ya harganya mahal,” jelasnya.

Baca Juga: Gubernur BI Perry Warjiyo Buka Suara Usai Kantornya Digeledah KPK