"Pilkada ini bukan urusan elit tetapi hak rakyat Jakarta untuk menentukan masa depan mereka," tandasnya.
Adi Prayitno juga menyerukan agar semua pihak menghormati proses hukum di MK sebagai forum konstitusional bukan forum politik.
Ia berharap tidak ada negosiasi di balik layar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.
"Kami ingin memastikan bahwa MK tetap menjadi ruang untuk menegakkan konstitusi bukan tempat tawar-menawar elit," tegasnya.
Baca Juga: Merayakan Natal di Indonesia: 9 Tradisi Lokal yang Membuat Perayaan Semakin Meriah
Jika Pilkada DKI memasuki putaran kedua berbagai tantangan baru akan muncul baik bagi penyelenggara pemilu, kandidat, maupun pemilih.
Namun Adi Prayitno menilai yang terpenting adalah menjaga semangat demokrasi dan memastikan proses berjalan sesuai aturan.
"Pilkada adalah cerminan kehendak rakyat. Mari kita rawat demokrasi ini dengan menghormati suara mereka dan menjaga netralitas penyelenggara," pungkasnya.***
Artikel Terkait
Projo Tunda Kongres Nasional, Rocky Gerung: Menuju Partai Politik atau Tetap Relawan?
Cak Lontong: Kemenangan Pramono-Rano adalah Kemenangan Demokrasi Warga Jakarta
Konflik Internal Golkar Memanas, Jusuf Kalla Laporkan Agung Laksono
LHKPN Pejabat Banyak Kejanggalan, Nawawi Pomolango: Ada Indikasi Gratifikasi
OTT Cegah Kerugian Negara, Novel Baswedan Tegaskan Pentingnya Penindakan
KPK Janji Kembalikan Kepercayaan Publik, Setyo Budiyanto: Harun Masiku dan DPO Jadi Target Utama