Bisnisbandung.com - Pilkada Jakarta kembali menjadi sorotan utama dalam panggung demokrasi Indonesia.
Beragam polemik mencuat mulai dari isu pelanggaran di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga kontroversi gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pengamat politik Perjuangan Adi Prayitno menegaskan bahwa Pilkada bukan sekadar ajang elit politik melainkan hajatan rakyat.
Baca Juga: Misteri Natal di Seluruh Dunia: Tradisi Unik dari Santa Claus hingga Grandfather Frost
Adi Prayitno mengingatkan pentingnya memahami batasan peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada.
Dikutip dari youtube metrotv, Adi Prayitno menjelaskan "Jangan jadikan MK sebagai keranjang sampah untuk semua persoalan Pilkada."
Menurut Adi Prayitno MK hanya mengadili sengketa terkait selisih hasil perolehan suara, bukan soal kinerja penyelenggara pemilu atau pelanggaran administratif.
Ia juga menyoroti rekomendasi Panwascam terkait pemungutan suara ulang yang diabaikan oleh Bawaslu.
Baca Juga: TJENDANA DAPOER SUNDA Buka Cabang Baru dengan Area Lebih Luas
Kasus seperti ini menurutnya dapat menjadi bukti kuat dalam gugatan di MK jika disertai data yang konkret.
"Sayangnya, hal-hal yang sifatnya kualitatif sulit diterima oleh MK pasca-2014 sehingga fokus tetap pada selisih suara," tambahnya.
Adi Prayitno mengakui bahwa lonjakan dukungan bukanlah hal yang di luar dugaan.
"Jakarta adalah episentrum kritisisme publik dan tren kenaikan suara Pram bisa dilacak dari berbagai survei yang berbasis data ilmiah," ujarnya.
Meski demikian Adi Prayitno menekankan bahwa kemenangan ini harus diterima dengan hormat sebagai pilihan rakyat.
Artikel Terkait
Projo Tunda Kongres Nasional, Rocky Gerung: Menuju Partai Politik atau Tetap Relawan?
Cak Lontong: Kemenangan Pramono-Rano adalah Kemenangan Demokrasi Warga Jakarta
Konflik Internal Golkar Memanas, Jusuf Kalla Laporkan Agung Laksono
LHKPN Pejabat Banyak Kejanggalan, Nawawi Pomolango: Ada Indikasi Gratifikasi
OTT Cegah Kerugian Negara, Novel Baswedan Tegaskan Pentingnya Penindakan
KPK Janji Kembalikan Kepercayaan Publik, Setyo Budiyanto: Harun Masiku dan DPO Jadi Target Utama