Nasir Djamil: Reposisi Polri Harus Fokus pada Reformasi Kultural dan Profesionalisme

bisnisbandung.com - Politisi PKS, Nasir Djamil, memberikan pandangan mendalam terkait wacana reposisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, isu ini sudah lama dibahas, bahkan sejak ia menjabat di DPR pada 2004. Namun, hingga saat ini, reposisi Polri belum memberikan hasil signifikan, terutama dalam mengatasi persoalan internal dan eksternal institusi tersebut

“Makanya saya bilang, 10 tahun yang lalu itu cukup tepat misalnya untuk mengevaluasi secara kritis soal posisi Kepolisian Republik Indonesia. Oleh karena itu, sekali lagi, wacana ini bukanlah wacana baru, sudah lama dibicarakan,” jelasnya.

Baca Juga: Jokowi Berkunjung ke Rumah Prabowo, Rocky Gerung Menduga Ada Kegelisahan Dua Pihak

“Saya lihat juga, Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia itu sudah mencoba melaksanakan agenda-agenda reformasi di kepolisian,” lanjutnya dilansir dari youtube Indonesia Laywers Club.

Nasir Djamil menilai bahwa reformasi di tubuh Polri tidak hanya soal struktur organisasi, tetapi juga menyangkut aspek kultural.

Tantangan terbesar yang dihadapi Polri, menurutnya, adalah mengubah budaya kerja di institusi tersebut.

Baca Juga: PDIP Pecat Jokowi dan Keluarga Setelah Pilkada, Adi Prayitno: Partai yang Cukup Sabar dan Dewasa

 Ketergantungan pada kekuasaan dan godaan politik praktis menjadi hambatan utama yang menggerus profesionalisme dan independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.

Ia juga menyoroti bahwa kepemimpinan di Polri sangat menentukan keberhasilan reformasi. Kepemimpinan yang kuat dan berintegritas diperlukan untuk mengatasi persoalan internal seperti pelanggaran disiplin dan kode etik.

 Tanpa hal ini, reformasi yang diharapkan hanya akan menjadi slogan tanpa implementasi nyata.

Nasir mengingatkan bahwa langkah-langkah reformasi seperti tagline Promoter (Profesional, Modern, Terpercaya) yang pernah diusung, belum berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap Polri.

Baca Juga: PDIP Baru Umumkan Pemecatan Jokowi, Ray Rangkuti: Mecegah Sentimen Publik yang Negatif