Panas! Jokowi Sebut PDIP Partai Perorangan, Rocky Gerung Kritik Balik

bisnisbandung.com - Pernyataan mantan Presiden Jokowi yang menyebut PDIP sebagai "partai perorangan" memicu diskusi panas.

 Pernyataan tersebut diungkapkan Jokowi setelah dirinya resmi dianggap tidak lagi menjadi kader PDIP, bersama anak dan menantunya.

 Kritik tajam terhadap sikap Jokowi datang dari pengamat politik Rocky Gerung, yang menilai bahwa ucapan itu lebih merupakan bentuk olok-olok ketimbang pernyataan politik yang substantif.

Baca Juga: KTA Belum Dikembalikan, Jokowi Sebut PDIP Partai Perorangan

Rocky Gerung melihat komentar Jokowi sebagai cara untuk mempermainkan komunikasi politik, seolah-olah menuduh bahwa keputusan PDIP mewakili pendapat pribadi, bukan sikap resmi partai.

“Jokowi kan aristokrat partai, tetapi kearistokratan dia itu tidak dibuktikan dengan nilai-nilai yang aristokratik. Jokowi bermain di dalam wilayah yang sangat kotor, wilayah yang sangat menjijikkan sebetulnya,” tegasnya dilansir dari youtube pribadinya.

Menurut Rocky Gerung, apa yang disampaikan oleh fungsionaris PDIP seperti Hasto Kristiyanto atau Komarudin Watubun jelas mencerminkan keputusan formal partai, bukan pernyataan pribadi.

Baca Juga: Jokowi Cari Gara-Gara dengan PDIP, Rocky Gerung: KTA Tak Dikembalikan

Selain itu, Ia  menyoroti pendekatan PDIP yang tetap menghormati posisi Jokowi sebagai mantan presiden meskipun hubungan politik mereka memburuk.

 PDIP, katanya, memilih untuk tidak memecat Jokowi secara eksplisit guna menghindari tindakan yang dianggap mempermalukan sosok yang pernah memimpin negara selama satu dekade.

“Jadi, PDIP, kendati sudah disakiti, tetap menganggap, ‘Oke, tetap ada sesuatu yang harus kita ingat bahwa beliau pernah dipilih dan bahkan diulukkan sebagai presiden selama 10 tahun.’ Karena itu, kurang etis bagi PDIP kalau langsung memecat,” jelasnya.

Tetapi, Rocky Gerung mengkritik Jokowi karena tidak segera mengembalikan kartu anggota PDIP sebagai bentuk penghormatan terhadap etika politik.

Ia menilai sikap Jokowi yang menghindari langkah terhormat tersebut menunjukkan ambisi politik yang kurang terkelola.

Baca Juga: Kontroversi Joint Development Indonesia-China, Prof Hikmahanto Angkat Bicara