Kontroversi Joint Development Indonesia-China, Prof Hikmahanto Angkat Bicara

Bisnisbandung.com - Pernyataan bersama atau joint statement antara Presiden Prabowo dan pemerintah China menuai kritik tajam dari pakar hukum internasional Prof Hikmahanto Juwana.

Dalam youtube Forum Keadilan TV, Prof Hikmahanto Juwana menyoroti pernyataan terkait pengembangan bersama (joint development) atas klaim tumpang tindih di wilayah laut.

Menurut Hikmahanto hal ini tidak sesuai dengan posisi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan merugikan kepentingan nasional.

Baca Juga: Dosen Hukum Pidana Unpad Soroti Pencopotan Ketua KPU Jabar: Kasus Manipulasi Suara, Bisakah Dipidana?

Prof Hikmahanto menjelaskan bahwa Indonesia tidak pernah mengakui klaim sembilan garis putus (nine-dash line) yang diajukan China.

Bahkan Indonesia secara tegas mempertahankan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara.

"Kita tidak punya klaim tumpang tindih dengan China, dan selama ini Indonesia konsisten dengan pendiriannya," tegasnya.

Ia juga menilai bahwa China kerap menguji pemerintahan baru di Indonesia.

Pada 2014 saat awal pemerintahan Jokowi kapal-kapal nelayan China masuk ke wilayah ZEE Indonesia.

Baca Juga: Tifatul Sembiring Ketua Dewan Penasehat PKS: Sistem Pilkada Ini Sudah Tidak ‘Make Sanse’

Hal serupa terjadi sekarang dengan China mencoba memanfaatkan transisi pemerintahan melalui pernyataan bersama yang dianggap kontroversial ini.

Prof Hikmahanto menyoroti pentingnya peran pembisik atau penasihat Presiden dalam pengambilan keputusan strategis.

Ia menyebut jika pembisik yang memberikan masukan soal joint statement ini terbukti keliru mereka sebaiknya mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral.

“Pembisik itu harus paham betul kepentingan nasional dan konsultasi dengan birokrasi sebelum membuat keputusan besar,” tambahnya.

Baca Juga: Prabowo Tidak Sepenuhnya Berkuasa, Sobary: Jokowi Masih Ikut Campur di Wilayah Kekuasaan