Siswa SMA Negeri 2 Cibitung Bongkar Dugaan Pungli, Wali Murid Diduga Dijebak Bayar Jutaan Rupiah

Bisnisbandung.com - Dugaan pungutan liar (pungli) kembali mencuat di dunia pendidikan. Kali ini, siswa SMA Negeri 2 Cibitung, Bekasi, Jawa Barat, melaporkan dugaan pungli yang diduga mencapai Rp1.000.000 hingga Rp2.500.000 per siswa.

Informasi ini pertama kali diungkap melalui akun Instagram @brorondm, yang menerima pengaduan dari seorang siswa korban pungli di sekolah tersebut.

Menurut laporan siswa tersebut, pihak sekolah diduga meminta uang kepada orang tua siswa dengan dalih pembayaran untuk pembangunan fasilitas, seperti pagar dan urug tanah.

Tetapi, fasilitas yang dijanjikan tak kunjung terealisasi, meskipun pungutan telah dilakukan sejak tahun ajaran sebelumnya.

Baca Juga: Teguran Prabowo Tak Cukup! Rocky Gerung: Miftah Maulana Arogan Harus Dicopot

Siswa melaporkan bahwa modus pungutan ini dilakukan melalui undangan resmi dari pihak sekolah. Orang tua siswa diminta hadir dalam acara yang disebut sebagai "sosialisasi."

Namun, dalam pertemuan tersebut, mereka justru diarahkan untuk menuliskan nominal uang yang akan diserahkan kepada pihak sekolah.

 Bahkan, siswa yang tidak membayar disebutkan tidak diberikan lembar ulangan, sehingga berpotensi menghambat pendidikan mereka.

“Saat datang ke acara sosialisasi, orang tua kami diminta menuliskan angka uang yang akan diberikan. Minimal Rp1 juta. Kalau tidak bayar, kami tidak dapat kertas ulangan,” ujar siswa tersebut dilansir dari @brorondm.

Baca Juga: Gerindra Tegur Miftah Maulana, Perilaku Anda Tidak Sejalan dengan Prabowo!

Lebih lanjut, siswa tersebut menyebut bahwa pada tahun ajaran sebelumnya, pungutan dilakukan dengan alasan pembangunan pagar sekolah.

 Namun, hingga kini pagar tersebut belum terbangun. Di tahun ajaran 2024/2025, pungutan kembali dilakukan dengan alasan urug tanah, yang juga belum terealisasi.

Laporan ini didukung oleh pengakuan sejumlah siswa dan orang tua yang mengaku menjadi korban.

Baca Juga: Olok-Olok Pedagang Es Teh, Utusan Khusus Presiden Miftah Maulana Belum Laporkan LHKPN