Bisnisbandung.com - Nama Prabowo Subianto kembali jadi sorotan setelah Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra itu memberikan dukungan terbuka kepada sejumlah kandidat kepala daerah.
Salah satu kader Gerindra Andra Soni turut mempertanyakan kritik yang mengemuka soal keterlibatan Prabowo dalam kontestasi politik lokal.
Dikutip dari youtube Total Politik, Andra Soni menjelaskan “Kalau ada yang mempertanyakan kenegarawanan Pak Prabowo karena cawe-cawe dalam Pilkada saya pikir itu salah besar.”
Baca Juga: Duta Sheila on 7 Ceritakan Makna Mendalam di Lagu Baru 'Memori Baik'
“Sebagai Ketua Umum partai wajar beliau memberikan rekomendasi kepada kader atau kandidat yang diusung. Salahnya di mana?” kata Andra Soni.
Andra Soni yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur Banten menilai dukungan Prabowo merupakan bagian dari tugas sebagai pemimpin partai.
“Pak Prabowo bukan hanya Presiden beliau Ketua Umum. Kalau saya diusung itu karena ada surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh beliau. Itu bukti dukungan yang sah, dan sudah sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perbedaan antara Prabowo dan Presiden sebelumnya.
“Pak Jokowi misalnya tidak memberikan dukungan terbuka karena beliau bukan Ketua Umum partai. Jadi konteksnya beda. Pak Prabowo adalah Ketua Umum dan sebagai kader kami menganggap ini hal yang lumrah,” tambah Andra.
Baca Juga: Hilangnya 10 Hari di Bulan Oktober 1582: Menguak Fakta, Misteri, dan Sejarah di Baliknya
Tudingan bahwa keterlibatan Prabowo melanggar prinsip netralitas tak luput dari perhatian Andra Soni.
Ia mengatakan selama aturan membolehkan dukungan dari ketua umum bahkan jika menjabat presiden tidak melanggar etika politik.
“Undang-Undang Pemilu memperbolehkan dukungan selama tidak menggunakan fasilitas negara. Ini jelas diatur. Bahkan beliau melepas atribut presiden saat mendukung kami,” paparnya.
Andra Soni juga mempertanyakan standar ganda yang sering diterapkan.
Baca Juga: 5 Persiapan Natal yang Wajib Dilakukan Agar Perayaan Lebih Berkesan
Artikel Terkait
Netralitas ASN di Pilkada 2024, Budi Gunawan Ingatkan Ancaman Hukum
Oligarki dan Kemiskinan, Tom Lembong Bicara Dampak Pemerintahan Otoriter
Demokrasi Indonesia Gagal, Rocky Gerung: Negara Dikuasai Kedunguan
LPDP dan Masa Depan Pendidikan Indonesia, Ini Pandangan Berbeda Okky Madasari
Bayang-Bayang Oligarki dan Korupsi, Uhaib As'ad: Pilkada Jadi Ajang Pasar Gelap Politik
Krisis Pemimpin, Rocky Gerung Ungkap Cara Bangkit dari Kemalasan dan Membangun Peradaban Masa Depan