Ia mengatakan protes ini merupakan respons wajar dari rakyat yang merasa tidak mendapat keadilan.
“Kalau rakyat mulai menolak membayar pajak atau mengurangi konsumsi sebagai bentuk protes ini bahaya. Ekonomi bisa terhenti dan akhirnya pemerintah juga yang rugi. Ini sinyal bahwa kebijakan ini tidak masuk akal,” kata Rocky Gerung.
Lebih lanjut Rocky Gerung menilai partai politik di Indonesia gagal menunjukkan perdebatan ideologis yang diperlukan untuk menentukan kebijakan pajak.
Menurutnya partai oposisi seharusnya mengambil posisi tegas untuk menolak kebijakan yang dinilai membebani rakyat kecil.
Baca Juga: Wellness Tourism Semakin Berkembang, Peluang Rezeki Baru di Dunia Pariwisata
“Di negara-negara lain pajak selalu jadi isu politik yang sensitif. Ada perdebatan ideologi antara partai konservatif dan progresif. Tapi di sini partai-partai tidak punya ideologi yang jelas sehingga rakyat dibiarkan tanpa representasi yang berpihak pada mereka,” ungkap Rocky Gerung.
Kenaikan PPN menjadi 12% ini menurut Rocky Gerung berpotensi menambah beban rakyat kecil menurunkan daya beli dan melemahkan ekonomi secara keseluruhan.
Ia mendesak pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan ini dan meminta partai politik untuk benar-benar mewakili keresahan rakyat.
“Keadilan sosial itu bukan sekadar slogan. Pemerintah harus memastikan kebijakan pajak tidak hanya membebani rakyat miskin tapi benar-benar mendistribusikan kekayaan dengan adil,” tutupnya.***
Artikel Terkait
Bambang Pacul Angkat Bicara Soal Video Prabowo, "Serahkan ke Bawaslu"
Setyo Budiyanto Resmi Jadi Ketua KPK 2024-2029, Ini Profil Lengkapnya
Hapus Zonasi, Gibran Fokus Pada Pendidikan Digital untuk Masa Depan Generasi Muda
Ini Profil Harta Kekayaannya Setyo Budiyanto yaan Resmi Jadi Ketua KPK
Luhut vs Jokowi, Rinny Budoyo: Pertarungan Dua Kubu Relawan di Pilkada Jakarta 2024
Jokowi Jadi Juru Kampanye, Rahma Badjeber: Apakah Ini Merusak Citra Politiknya?