Bisnisbandung.com - Keputusan Jokowi untuk terlibat langsung dalam kampanye Pilkada 2024 terutama di DKI Jakarta memicu beragam reaksi.
Di tengah persaingan politik yang semakin panas Jokowi justru memilih untuk turun ke medan pilkada.
Menurut Rahma Badjeber seorang pengamat politik, Jokowi mengarahkan dukungan kepada beberapa calon kepala daerah salah satunya Ridwan Kamil.
Baca Juga: Beberapa Jurusan Kuliah Ini Dinilai Mudah Mendapat Pekerjaan Setelah Lulus
Namun langkah ini tidak lepas dari kontroversi apalagi jika dilihat dari sudut pandang konstitusi dan etika politik.
Rahma Badjeber menjelaskan tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap manuver Jokowi yang terjun langsung ke kampanye Pilkada.
Menurut Rahma Badjeber dalam Undang-Undang Pemilu yang berlaku, presiden dan wakil presiden boleh berkampanye tetapi hanya jika mereka berniat untuk maju kembali pada Pemilu berikutnya.
Sementara itu Jokowi malah sibuk mendukung calon-calon kepala daerah bukan hanya di Jakarta tetapi juga di beberapa daerah lain.
Dikutip dari youtube YouthTV Indonesia, Rahma Badjeber menjelaskan "Jokowi seharusnya netral di Pilkada bukan malah aktif mengarahkan dukungan kepada calon-calon tertentu. Kalau menurut saya, ini jelas pelanggaran."
Baca Juga: Marcelino Ferdinan Memiliki Firasat atas Kemenangan Indonesia vs Arab Saudi 2-0
Rahma Badjeber menilai bahwa langkah Jokowi ini bisa dipandang sebagai upaya mempertahankan pengaruh politiknya.
Rahma Badjeber mengatakan "Jokowi ingin memastikan bahwa relawan-relawan yang sudah terbentuk selama masa kepresidenannya tetap terjaga."
"Itu yang menjelaskan kenapa ia begitu intens mendukung Ridwan Kamil. Ini bukan hanya soal Pilkada tetapi tentang melanggengkan kekuasaan dan pengaruhnya di masa depan," tambah Rahma Badjeber.
Rahma Badjeber juga menyoroti keterlibatan beberapa relawan Jokowi seperti Projo yang kini juga digerakkan untuk mendukung pasangan Ridwan Kamil.
Baca Juga: Luar Biasa! Transformasi Digital BRI Melalui BRIAPI Berhasil Raih Pengahargaan Global
Artikel Terkait
Qodari: Duet Pramono-Anies Bisa Jadi Kunci Politik 2029
OTT Tetap Ada, Alexander Marwata: Tangkap Tangan Tak Mungkin Dihapuskan dari KPK!
Kericuhan Warnai Debat Pilbup Bandung, Pendukung Pasangan Calon Saling Ejek dan Dorong
Jangan Bangga Jadi G20 Kalau Rakyat Masih Miskin, Kritik Rocky Gerung untuk Prabowo dan Jokowi
Coblos 5 Menit Dampaknya 5 Tahun, Megawati Tegas: Aparatur Negara Harus Netral di Pilkada 2024
Bambang Pacul Angkat Bicara Soal Video Prabowo, "Serahkan ke Bawaslu"