Kondisi seperti ini mencerminkan tidak adanya kesatuan visi di tingkat pemerintahan, yang berpotensi memengaruhi efektivitas kerja kabinet.
Hingga menjelang Pilkada Serentak 27 November 2024, Prof. Ikrar memperkirakan dinamika politik akan semakin intens, dengan anggota kabinet yang berasal dari partai politik sibuk dengan upaya memenangkan kandidat mereka masing-masing.
Kondisi ini dinilai berisiko melemahkan fokus pemerintahan pada tugas utama untuk melayani rakyat.
“Presiden adalah pemimpin negara dan pemimpin pemerintahan. Jika dikatakan bahwa menteri-menteri bebas untuk mengendorse pasangan calon baik di tingkat gubernur, walikota, atau bupati, bisa membayangkan, ini seperti koalisi kabinet merah putih yang terpecah,” tegas Prof Ikrar Bhakti.***
Baca Juga: Sowan ke Mulyono Itu Memalukan! Mohamad Sobary Sentil Calon Kepala Daerah
Artikel Terkait
Prabowo Diminta Segera Reshuffle Kabinet, Prof. Didin Soroti Sri Mulyani!
Jangan Cepat Menghakimi Pemerintahan Prabowo, Irma Suryani: Ini Belum 100 Hari
Tolak Konflik di Laut China Selatan, Prabowo Tegaskan Kedaulatan Indonesia
Prabowo Terjebak dalam Sengketa Natuna Utara, Rocky Gerung: Indonesia di Antara China dan Amerika
Didin Damanhuri Sebut Prabowo Bisa Endorse Pilgub Jateng atas Permintaan Jokowi
Jokowi dan Prabowo 'Cawe-Cawe' di Pilkada Jateng, Rocky Gerung: Persaingan Politik atau Kontrol Kekuasaan?