Pengambilalihan Golkar Oleh Jokowi, Rocky Gerung: Bisa Jadi Budaya Politik Baru Yang Tidak Beradab

Bisnisbandung.com - Rencana Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar yang dijadwalkan pada 20 Agustus mendatang menimbulkan keresahan di kalangan pengamat politik.

Rocky Gerung pengamat politik yang dikenal kritis menilai bahwa pengambilalihan Golkar oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menandakan kemunculan budaya politik baru yang mengancam demokrasi.

Golkar salah satu partai politik besar di Indonesia tengah mnghadapi pergantian kepemimpinan setelah ketua umumnya Arlangga Hartarto mundur dari jabatannya.

Baca Juga: Cara Cerdas Mengatasi Masalah Hidup

Diberitakan sebelumnya Agus Gumiwang Kartasasmita telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Situasi ini memunculkan spekulasi bahwa partai berlogo pohon beringin ini berada di bawah pengaruh luar khususnya kekuasaan Jokowi.

Menurut Rocky Gerung penataan ulang Golkar yang tampaknya didorong oleh Jokowi, bukan hanya masalah internal partai.

Dikutip dari youtube pribadinya, Rocky Gerung menjelaskan "Golkar adalah lembaga publik bukan korporasi. Ketika lembaga seperti ini diacak-acak yang dipertaruhkan adalah demokrasi itu sendiri."

"Hak kedaulatan rakyat terancam oleh kekuasaan yang tidak beradab," ujarnya.

Baca Juga: Pernyataan Mendag dan Respons Netizen: Beli 3 Kaos Rp60 Ribu Negara Rugi tapi Bisa Sewa Mobil Senilai Rp25 juta Perhari di IKN

Rocky Gerung mengkhawatirkan bahwa tindakan ini bisa menjadi contoh buruk bagi budaya politik di masa depan.

Rocky Gerung menyoroti bahwa pengambilalihan Golkar oleh Jokowi bisa memperburuk krisis demokrasi yang sedang berlangsung.

Rocky Gerung menekankan "Apa yang terjadi di Golkar mencerminkan potensi kembalinya ke otoritarianisme."

"Di mana kekuasaan politik beroperasi tanpa batas etik dan merusak prinsip-prinsip demokrasi," jelasnya.

Baca Juga: BPIP : Untuk Menyeragamkan Tata Pakaian Dengan Tidak Penggunaan Hijab