Bahkan ia mengatakan sudah sewajarnya 4 menteri Jokowi itu hadir untuk memberikan penjelasan atas dugaan politisasi bansos yang menguntungkan paslon 02 Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.
"Saya kira kan MK memerlukan penjelasan, siapapun tentu harus hadir ya, harus, dan saya kira itu kewajiban konstitusional," ucapnya.
Saat ditanya apakah pihak istana memberikan arahan tertentu kepada 4 menteri Jokowi yang akan dipanggil di sidang MK. Ma'ruf mengatakan hal tersebut sama sekali tidak benar.
Baca Juga: TPN Ganjar Mahfud: Kehadiran Jokowi di Sidang Sengketa Pemilu 2024 Sangat Penting
"Saya kira tidak ada arahan, karena mereka sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya, dengan tugas pokoknya, dan mereka sudah menguasai serta tahu masalah," ujar Ma'ruf Amin.
"Jadi tidak perlu ada arah-arahan. Karena mereka kan sudah tahu apa yang mereka jalankan, saya kira tidak ada masalah," sambungnya.
Ma'ruf pun mengatakan dirinya akan menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim MK apakah keempat menteri Jokowi tersebut bersalah atau tidak atas dugaan politisasi bansos di Pemilu 2024.
"Itu nantilah setelah para menteri sudah dimintai penjelasannya, tentu akan semakin jelas nanti keadaannya," kata Ma'ruf Amin.
Diketahui keempat menteri yang diminta oleh kubu 01 dan 03 untuk hadir adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.***
Artikel Terkait
Qodari, Ahli Prabowo-Gibran Bantah Bansos Berpengaruh dalam Pilpres 2024
Kasur Bekas Cristiano Ronaldo Dilelang dengan Harga Mencengangkan untuk Tujuan Amal
Hotman Paris Pertanyakan Validitas Penggunaan Sirekap dalam Pemilu
TPN Ganjar Mahfud: Kehadiran Jokowi di Sidang Sengketa Pemilu 2024 Sangat Penting
Bela Presiden Jokowi, Hakim MK Arsul Sani Membela Kebijakan Dana Bansos
Analisis Rocky Gerung: Prabowo Tidak Akomodasi China, Indonesia Bakal Berantakan