Pembangunan IKN di Balikpapan Kalimantan Timur Berpotensi Merusak Alam dan Mata Pencaharian Warga

Kawasan di tempat Lamale tinggal memang telah dipilih untuk dijadikan lokasi ekowisata di lingkar luar ibu kota sehingga tidak beresiko untuk dibongkar. 

Namun sebagian hutan bakau berukuran sekitar 15 kali dua kilometer telah dibangun jaringan listrik dan direncanakan akan dibangun jalan tol yang akan melintasi Kawasan tersebut.

Mappaselle seorang direktur kelompok lingkungan hidup setempat Pokja Pesisir mengatakan, “sejauh ini total 1.700 hektar hutan bakau telah ditebang.”  Mappaselle khawatir jika seluruh hamparan hutan bakau seluas 12.000 hektar yang melapisi Teluk Balikpapan akan terdampak pula.

Semakin banyak hutan bakau yang ditebang, maka semakin kecil mata pencaharian untuk nelayan. 

Penghancuran hutan bakau akan meningkatkan sedimentasi di teluk yang kemudian menempel pada insang beberapa spesies ikan, kemudian ikan-ikan tersebut tidak bisa bertelur karena karang yang rusak dan air menjadi keruh.

Baca Juga: Hasto Cerita Jokowi Pernah Ingin Rebut Kursi Ketua Umum PDIP Dari Megawati

Keruhnya air membuat tumbuhan lamun (sejenis rumput) tidak bisa berfotosintesis. Dengan demikian tidak ada lagi makanan untuk dugong – mamalia laut, yang dikenal dengan sebutan sapi laut. 

Jika sudah tidak ada lagi ikan yang bisa ditangkap, maka nelayan sekitar tidak punya pilihan lain selain meninggalkan wilayah tersebut.

Pembangunan IKN memang memang menjadi Pro-Kontra pada berbagai sisi dan berbagai pihak.

Prof. Dr. Hendrawan Supratikno, Anggota Komisi XI DPR Fraksi PDI Perjuangan dalam Mata Najwa mengatakan, ”kita membutuhkan ibukota yang ideal, yang tidak semrawut, ramah lingkungan, infrastrukturnya terjaga baik, ramah difabel dan seterusnya. Ideal-ideal inilah yang kemudian ditempatkan dalam perspektif ibu kota yang direncanakan.  Tentunya perwujudan dan pengembangan ibu kota yang ideal membutuhkan waktu dan proses yang lama.”

Dalam Mata Najwa di YouTube Channel Najwa Shihab, Suryadi Jaya Purnama, Pansus RUU IKN yang juga menjadi Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS mempertanyakan, “Apa kriterianya sehingga DKI dianggap tidak layak lagi menjadi ibu kota?”

Baca Juga: Ahli Software Temukan Kesamaan Antara Kasus Sirekap dan Penghancuran CCTV oleh Sambo

Suryadi juga menyampaikan bahwa Jakarta mempunyai nilai historis tempat terjadinya proklamasi NKRI, apakah simbol NKRI ini bisa tetap utuh, hal ini akan menjadi persoalan bagi kita.

Selain itu dalam hal pemerataan ekonomi skala nasional, apakah ibu kota yang baru bisa menjawab pemerataan yang menjadi tujuan pembangunan tersebut? tanya Suryadi.

Dalam sisi beban keuangan, apakah pemindahan ibu kota bisa menjadi solusi atas beban keuangan negara atau justru malah menjadi beban baru?