Bisnisbandung.com - Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi kembali menjadi sorotan internasional.
Kali ini, kritik berasal dari PBB terkait netralitasnya dalam pemilihan presiden Indonesia yang berlangsung pada 24 Februari 2024.
Ade Armando, seorang pengamat politik, mengomentari masalah ini dengan tegas.
Baca Juga: Manfaat Vitamin C Salah Satunya Dapat Menjaga Kulit, Jangan Sampai Kekurangan bahaya lho!
Dia menyatakan bahwa perlu adanya tanggapan terbuka dari pemerintah terkait tuduhan tersebut.
Dikutip dari youtube kompas, Ade Armando menjelaskan "Dalam hal ini saya memang merasa kecewa juga kalau sampai perwakilan Indonesia di sana memilih untuk tidak merespons ya barangkali takut barangkali khawatir bahwa responsnya akan keliru atau apa".
"Biar bagaimanapun kritik-kritik semacam ini suara-suara keras semacam ini harus dijawab harus ditanggapi secara terbuka oleh perwakilan Indonesia ya," ujar Ade Armando.
Ade Armando juga menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi terkait kelayakan putra Presiden untuk menjadi bagian dari tiket calon presiden.
Baca Juga: Inilah Manfaat Kurma Jika Dikonsumsi Setiap Hari, Kaya Akan Kandungan yang Dibutuhkan Tubuh
Dia menunjukkan bahwa kurangnya informasi yang jelas mengenai hal ini dapat memicu spekulasi mengenai keterlibatan Jokowi dalam proses tersebut.
Ade Armando menekankan "Kita di Indonesia tidak pernah punya informasi yang cukup".
"Mengenai Benarkah Keputusan Mahkamah Konstitusi itu adalah sesuatu yang datang akibat intervensi dari Pak Jokowi itulah makanya saya katakan tadi sebenarnya ini harus dipelajari dulu," tambahnya.
"Dapat informasi dari mana dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan cerita-cerita yang mana ya karena menurut saya itu sangat menentukan," paparnya.
Kritik yang disampaikan oleh Ade Armando menekankan pentingnya menjaga citra Indonesia di mata dunia internasional.
Baca Juga: 4 Cara Membentuk Karekter Anak agar Terhindar dari Bullying, Orang Tua Harus Tahu!
Artikel Terkait
Rocky Gerung Tanggapi Hakim MK Saldi Isra & Arief Hidayat Disidang MKMK Karena Terafiliasi PDIP
Rocky Gerung: Jokowi Harus Tanggung Jawab, Beras Mahal Dan Ekonomi Memburuk
Menaker Ida Fauziyah Ingatkan: THR Wajib Diberikan H-7 Lebaran dan Tidak Boleh Dicicil
Perusahaan Telat Bayar THR, Konsekuensi Denda 5 Persen Menanti
Pemerintah Tetapkan Ojek Online dan Kurir Paket Berhak Terima THR Mulai Lebaran 2024
Demo Tudingan Pemilu Curang, KPU: Keterbukaan Adalah Kunci Integritas