Pada pernyataannya Hasto sempat menyebut MK sebagai Mahkamah Keluarga sebagai mana banyak digaungkan di sosial media.
"Sehingga kami mencoba memahami para pelapor ketika mereka dengan hati yang perih dan pedih melihat realitas kami sangat sedih ketika MK kemudian menjadi Mahkamah Keluarga." kata Hasto.
"Ini tidak lagi berkaitan dengan siapa yang menjadi capres dan cawapres tapi ini sudah menyentuh hal yang sangat fundamental tentang makna kedaulatan rakyat itu sendiri yang harusnya tercermin dari MK sebagai guardian dari konstitusi itu."
"Membaca keputusan ini saya tidak berbicara sebagai sekjen PDI Perjuangan dengan calonnya pak Ganjar pak Mahfud saya berbicara sebagai anak bangsa".
Baca Juga: Disebut-sebut pro Israel, Saham McDonald's dan Starbucks ambruk semakin parah akibat boikot
Kemudian Hasto pun menginginkan agar pihak yang melakukan intervensi terhadap putusan MK harus diusut secara hukum dan politik.
"Indonesia yang telah mengikrarkan diri sejak awal kedaulatan rakyat diatas segala-galanya maka siapapun yang melakukan intervensi itu harus diusut secara hukum, secara politik" kata Hasto.***
Artikel Terkait
Definisi kerja cerdas sebenarnya, Inilah 4 faktor penyebab PT KAI meraih profit di tangan Ignasius Jonan
Pastinya bikin melongo, Deretan pejabat terkaya di Indonesia. Nomor 6 Capres tahun 2024
Suara Prabowo - Gibran Bisa Tergerus Jika PDI Perjuangan Terus Dengungkan Isu Ini Ke Publik
Kandidat Capres terkuat 2024, Deretan perusahaan milik Prabowo Subianto
Netralitas Alat Negara di Pemilu jadi Pertaruhan
Pencawapresan Gibran Cacat Legitimasi Karena Manuver Inkonstitusional