Ribuan orang kebingungan karena rekening mereka mendadak tak bisa diakses. Bahkan tak sedikit yang merasa ini adalah bentuk kriminalisasi massal terhadap rakyat kecil.
Baca Juga: Gubernur Dedi Mulyadi Siapkan Program Magang Khusus untuk Kepala Desa dan BUMDes di Jawa Barat
Yang lebih memicu kecurigaan: di saat publik dirugikan, pucuk pimpinannya justru menikmati lonjakan kekayaan.
Apakah ini hanya kebetulan waktu, atau ada yang lebih dalam?
Hingga kini, PPATK belum mengeluarkan klarifikasi resmi soal kekayaan Ivan. Bahkan lembaga-lembaga pengawas antikorupsi terlihat diam.
Media arus utama pun cenderung berhati-hati—tak satu pun yang menggali lebih dalam soal sumber kenaikan aset ini.
“Kami hanya melakukan tugas pengawasan transaksi mencurigakan,” ujar seorang pejabat PPATK dalam kesempatan terpisah.Baca Juga: Viral Pengibaran Bendera One Piece, Prabowo Minta Masyarakat Kibarkan Merah Putih
Tapi publik bertanya balik: Siapa yang mengawasi sang pengawas?
Gelombang kritik muncul di media sosial:
"Warga rekeningnya diblokir, sementara pimpinannya jadi miliarder. Ini negara atau sarkasme?"
"Blokir demi siapa? Demi negara atau demi elite?"
Aktivis keuangan dan HAM menuntut audit terbuka terhadap seluruh kekayaan pejabat strategis di sektor keuangan dan intelijen.
Beberapa bahkan meminta DPR membentuk Pansus Rekening Dormant dan PPATK.
Kebijakan ekonomi seharusnya melindungi, bukan mencurigai rakyatnya sendiri.
Baca Juga: Ancaman Dinasti Jokowi, Rocky Gerung Sebut Keputusan Prabowo Perjelas Jarak Politik