bisnisbandung.com - Dunia usaha dihebohkan dengan beredarnya video dugaan pemalakan terhadap PT Chandra Asri Alkali yang melibatkan oknum yang diduga berasal dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon.
Aksi tersebut mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari jajaran pimpinan Kadin Indonesia Pusat.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Saleh Husin, menyayangkan insiden tersebut yang dinilainya sangat mencoreng semangat pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Baca Juga: Dedi Mulyadi atau Pramono Anung? Adu Strategi Tangani Remaja Nakal!
Apalagi, Indonesia saat ini tengah berada dalam momentum strategis untuk menarik investasi besar-besaran demi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri nasional.
“Nah, tentu ini sangat-sangat kita sayangkan. Sementara kita tahu bahwa pemerintah, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sedang gencar-gencarnya menarik investasi masuk ke Indonesia,” ujarnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube Metro TV, Kamis (15/5).
Menurut Saleh, informasi awal mengenai tindakan yang dinilai meresahkan dunia usaha ini diterimanya sebelum kasus ini ramai di publik.
“Setelah adanya investasi, dalam rangka menciptakan nilai tambah maupun lapangan pekerjaan, justru dinodai dengan aksi-aksi oleh oknum ya, kita sebut oknum yang mengatasnamakan Kadin Cilegon. Ini justru merusak iklim investasi,” lanjutnya.
Namun, seiring viralnya rekaman video terkait, respons serius pun langsung dilakukan oleh Kadin Pusat.
Dugaan adanya praktik meminta jatah proyek secara paksa dinilai tidak dapat dibenarkan karena berpotensi mengganggu kenyamanan investor dan merusak reputasi organisasi.
Menanggapi isu ini, Kadin Pusat langsung membentuk tim verifikasi internal. Langkah ini diinisiasi oleh Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, sebagai bentuk komitmen menjaga integritas lembaga.
Selain itu, Kadin juga menyampaikan laporan resmi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) serta otoritas pemerintah daerah terkait agar persoalan ini mendapat perhatian dari para pemangku kepentingan.
Baca Juga: Soal Meme Jokowi-Prabowo, Pengamat Politik: Dibina Bukan Dipidana