Investor dan Para Pembisnis Cemas, Kebijakan-Kebijakan Presiden Prabowo Dinilai Mengkhawatirkan

bisnisbandung.com - Kekhawatiran pasar terhadap arah kebijakan ekonomi Indonesia semakin meningkat di tengah ketidakpastian perdagangan global.

Namun, menurut analisis yang disampaikan oleh pegiat media sosial, Rinny Budoyo, sentimen negatif di pasar keuangan bukan hanya dipicu oleh tekanan global seperti perang dagang, justru berasal dari dalam negeri, yakni kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

“Banyak yang bilang bahwa Presiden Prabowo masalah sesungguhnya yang membuat sentimen pasar begitu negatif dan pesimis menyangkut prospek ekonomi Indonesia ke depannya,” gamblangnya dilansir Bisnis Bandung dari youtube 2045 TV.

Baca Juga: Berikut Update Kondisi Kiper AC Milan, Mike Maignan Usai Cedera Kepala Saat Menghadapi Udinese

Para pelaku pasar menilai bahwa arah kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan saat ini dianggap tidak meyakinkan.

Kekhawatiran ini berdampak langsung pada merosotnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

 Investor dan pebisnis disebut mulai kehilangan kepercayaan terhadap stabilitas jangka panjang ekonomi nasional.

Baca Juga: Teun Koopmeiners Comeback, Juventus Asuhan Igor Tudor Kembali ke Jalur Kemenangan

Rinny menyoroti bahwa meski pemerintah berupaya membentuk kendaraan ekonomi baru seperti PT Danantara yang dipimpin oleh Rosan Roeslani, keberadaan institusi tersebut tidak cukup untuk menenangkan pasar.

Hal ini karena persoalan utama tidak terletak pada siapa yang memimpin lembaga ekonomi, melainkan pada arah kebijakan yang diambil oleh Presiden sendiri.

Kekhawatiran mendasar investor, menurut pandangan tersebut, mencakup gaya pengelolaan ekonomi yang dinilai tidak efisien dan cenderung otoriter.

Baca Juga: Inter Milan Menang Telak 3-1 atas Cagliari, Simone Inzaghi Optimis Hadapi Bayern Munchen di Liga Champions

“Mereka khawatir dengan kebijakan-kebijakan populis dari Pak Prabowo yang jumlahnya terus membengkak, yang semakin boros, sementara pemerintah sendiri praktis kekurangan uang dan enggak sanggup buat menambah pendapatan,” terang Rinny Budoyo.

 Program-program populis yang terus diperluas dengan anggaran besar dikhawatirkan justru memperburuk defisit anggaran, sementara upaya peningkatan pendapatan negara tidak berjalan seimbang.