Geger! Said Didu Sebut Negara Ini Secara Akuntansi Sudah Bangkrut: Siap-siap Aja Harga akan Naik

Bisnisbandung.com - Muhammad Said Didu merupakan mantan Sekertaris Kementrian BUMN mengungkapkan mengenai kondisi keuangan negara yang disebutnya secara akuntansi sudah bangkrut.

Hal tersebut diungkapnya di channel youtube Refly Harun Podcast dalam sebuah video berdurasi 25 menit 11 detik dengan judul “Bisa Bantah Data Ini? Said Didu Bongkar Dosa-dosa JKW Jelang Lengser: Negara Sudah Bangkrut”.

Dalam pernyataannya Said Didu dengan terang-terangan mengatakan Indonesia telah bangkrut secara Akuntansi.

Baca Juga: Tajam! Refly Harun Kritik Erick Thohir Perihal Tsamara Amany jadi Komisaris PTPN: Negara Ini Seenak Udelnya Aja Dikelola

“Pagi ini kita bicara angka supaya rakyat paham bahwa sebenarnya negara ini secara akuntansi sudah bangkrut,”jelas Said Didu.

Ia menguraikan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dibuat oleh Presiden Jokowi menargetkan utang sebesar 1.250 triliun. Tanpa utang ini, menurutnya, negara sudah dinyatakan bangkrut.

“Kita bahas saja angka demi angka bukan pendapat, Jadi dari RAPBN yang dibuat oleh Presiden Jokowi di tahun terakhir itu sudah meniatkan membikin utang 1250 triliun, karena kalau tidak dilakukan itu negara sudah bangkrut,” ungkapnya.

Baca Juga: Rusia Deklarasikan Amerika Serikat sebagai Musuh, Ketegangan Internasional Meningkat

Menurutnya, dalam RAPBN 2024, pendapatan negara ditargetkan mencapai 2.781 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 80% diharapkan berasal dari pajak, yang mengalami kenaikan hampir 12%.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat harus bersiap menghadapi kenaikan harga barang dan jasa akibat peningkatan pajak tersebut.

“Nah saya ngasih angka di RAPBN 2024 itu pendapatan negara itu ditargetkan 2.781 triliun. yang menarik pajak dinaikkan lagi jadi siap-siap aja harga akan naik semua karena target pajak dinaikkan hampir 12%,”ujarnya.

Said Didu menjelaskan bahwa dalam pengelolaan keuangan negara, terdapat beberapa kategori belanja wajib yang tidak bisa dihindari, antara lain:

Baca Juga: Mahfud MD Tantang Jokowi, Kalau Mau Karut-Marut Hukum Bisa Beres

1. Pembayaran bunga dan pokok utang