Bisnisbandung.com - Kebijakan pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% menuai kritik tajam.
Media Wahyudi Iskandar pakar ekonomi dan pemerhati kebijakan publik menyebut kebijakan ini sebagai langkah yang tidak adil dan berpotensi memperburuk kesenjangan sosial.
Menurut Media Wahyudi Iskandar kenaikan PPN ini justru agresif menghantam rakyat kecil yang sudah berjuang di tengah tekanan ekonomi.
Baca Juga: Meneladani Sikap Hidup Minimalis Ala Jepang Yang Mendamaikan Hati
Dikutip dari youtube Akbar Faizal Uncensored, Media Wahyudi Iskandar menjelaskan "Pemerintah terlihat lebih mudah menekan rakyat kecil dibanding menindak orang kaya yang menghindari pajak."
Media Wahyudi Iskandar menjelaskan PPN adalah pajak yang dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat.
Dengan kenaikan ini kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, hingga jasa kesehatan akan menjadi lebih mahal.
"Rakyat kecil akan menanggung beban ini secara langsung. Mereka tidak punya pilihan selain membayar," kata Media Wahyudi Iskandar.
Baca Juga: Negara Paling Toleran Di Dunia, Kalian Pernah Kesini Kah?
Kondisi ini lanjutnya berisiko meningkatkan angka kemiskinan.
"Pemerintah seperti lupa, kebijakan ini tidak hanya soal angka di atas kertas, tapi juga soal daya beli masyarakat yang semakin tergerus," tambahnya.
Di sisi lain Media Wahyudi Iskandar menyoroti ketidakmampuan pemerintah dalam menindak pelaku ekonomi kelas atas yang kerap menghindari kewajiban pajaknya.
"Orang-orang kaya seringkali menggunakan celah hukum untuk menghindari pajak. Ironisnya pemerintah lebih agresif mengejar rakyat kecil dibanding orang-orang ini," kritik Media Wahyudi Iskandar.
Ia mencontohkan kasus-kasus penghindaran pajak besar yang melibatkan perusahaan multinasional atau individu dengan aset besar.