Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 hanya mengatur pentingnya kajian cepat mengenai lokasi terdampak, tingkat kerusakan, jumlah korban, dan besaran kebutuhan penanganan.
Usman Hamid menilai pemerintah pusat perlu segera mengambil alih proses pengkajian tersebut karena kepala daerah justru berada dalam posisi sulit sebagai pihak yang terdampak langsung.
Sehingga tidak realistis jika keputusan peningkatan status diserahkan sepenuhnya kepada bupati, wali kota, atau gubernur yang wilayahnya sedang lumpuh akibat bencana.***
Baca Juga: Di Balik Belum Turunnya Status Bencana Nasional, BNBP Buka Suara