Bisnisbandung.com - Meski bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan korban jiwa serta kerusakan luas, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional.
Unsur Pengarah BNPB, Jonathan Victor Rembeth, menjelaskan bahwa keputusan tersebut bukan sekadar mempertimbangkan jumlah korban, tetapi berkaitan langsung dengan kebutuhan dan mekanisme pengelolaan sumber daya di daerah terdampak.
“Sebetulnya penetapan status ini adalah kita bicara tentang sumber daya, ya. Artinya, perlukah kita mendapatkan sumber daya secara nasional atau tidak,” ujarnya dilansir dari youtube Metro TV.
Baca Juga: Kuasa Hukum Roy Suryo Tak Gentar, Sebut Masih Banyak Kejanggalan di Kasus Ijazah Jokowi
Menurut BNPB, penetapan status bencana nasional mengikuti alur berjenjang dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.
Pemerintah daerah pada level kabupaten harus terlebih dahulu mengeluarkan surat keputusan tanggap darurat. Jika dinyatakan tidak mampu menangani kondisi di wilayahnya, barulah tanggung jawab naik ke tingkat provinsi.
Pada tahap berikutnya, provinsi wajib melakukan kaji cepat untuk menilai dampak dan kapasitas penanganan.
Jika provinsi juga menyatakan ketidakmampuan, barulah pusat dapat mempertimbangkan peningkatan status.
Baca Juga: Heboh Lagi Soal PT IMIP Morowali, Eks Karyawan Bocorkan Informasi Penting ke Media
Namun hingga kini, tahapan tersebut dinilai belum mencapai level yang memenuhi syarat untuk pernyataan bencana nasional.
BNPB menegaskan bahwa meski status belum dinaikkan, pemerintah pusat sudah memberikan dukungan penuh kepada daerah terdampak.
Pendampingan teknis, penyediaan logistik, serta penanganan darurat dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
Namun penetapan status tetap harus berdasarkan kajian kerusakan dan analisis bersama kementerian serta lembaga terkait.
Baca Juga: Bocor! Eks Karyawan Ungkap Siasat IMIP Morowali Sembunyikan TKA China Saat Sidak