Dampak dan Kekhawatiran Publik
Meskipun dijanjikan membawa manfaat, publik menyampaikan keprihatinan atas potensi pelanggaran privasi.
Tagar #PaymentID dan protes soal “Big Brother ekonomi” sempat ramai di media sosial.
Baca Juga: Beban Berat APBN 2025, Awalil RizkyL 19% Pendapatan Negara Dipakai untuk Bunga Utang
Namun BI menjamin sistem ini hanya dapat diakses setelah persetujuan eksplisit pemilik data, sesuai ketentuan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) .
Siapa Akan Terkena?
Payment ID akan memantau transaksi keuangan termasuk:
Penggunaan e-wallet seperti GoPay, OVO, Dana
Rekening bank dan kartu kredit
Pinjaman online dan transaksi investasi
Semua akan dikaitkan dengan NIK dan mempermudah pelacakan oleh pajak maupun lembaga keuangan .
Payment ID memberikan peluang besar untuk menciptakan sistem keuangan digital yang lebih transparan, adil, dan aman.
Baca Juga: Kuasa Hukum Jelaskan Lebih Jauh Laporan Tom Lembong ke KY dan MA
Namun di sisi lain, kekhawatiran soal privasi dan penggunaan data pribadi tetap membayangi.
Akankah ini jadi alat pemerintah untuk menutup celah ekonomi ilegal, atau menjarah ruang privasi masyarakat?