Bisnisbandung.com - Pengamat politik Adi Prayitno menilai bahwa pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong belum tentu menjadi jaminan terciptanya harmoni politik nasional.
Menurut Adi Prayitno meski rekonsiliasi sempat digadang sebagai alasan utama pemberian pengampunan hukum itu, realitanya masih banyak pertanyaan besar yang belum terjawab terutama dari barisan oposisi non-partai.
Dikutip dari youtubenya, Adi Prayitno menjelaskan "Kalau kita flashback salah satu argumen pemberian abolisi dan amnesti itu adalah untuk membangun kehidupan politik yang harmonis."
Baca Juga: Penyaluran Kredit Turun, BPRS Bertahan Lewat Efisiensi dan Strategi Likuiditas
"Tapi apakah otomatis semua pihak yang sebelumnya berseberangan kini siap mendukung pemerintah? Itu masih perlu diuji," ujar Adi Prayitno.
Adi Prayitno mencontohkan bagaimana PDIP langsung menginstruksikan kader-kadernya untuk mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pasca-pemberian amnesti kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
"PDIP sudah jelas sikapnya. Instruksi turun langsung dari Ketum Megawati agar kader dukung penuh Prabowo. Itu clear, bisa diukur, terstruktur," jelasnya.
Namun situasinya berbeda dengan Tom Lembong yang disebut Adi Prayitno tidak memiliki basis politik formal.
“Tom itu bukan ketua partai. Dia tidak punya barisan politik yang bisa diinstruksikan. Ini beda konteks dengan PDIP yang bersifat institusional,” ujarnya.
Baca Juga: Film Ghost In The Cell Angkat Geng Penjara dan Teror Gaib, Siap Rilis Tahun Depan
Adi Prayitno menyoroti barisan pendukung Anies Baswedan atau yang kerap disebut “anak-anak Abah” yang selama ini diketahui juga mendukung Tom Lembong.
"Ada dua mazhab di kubu pendukung Anies. Satu mengapresiasi abolisi untuk Tom dan mulai mengurangi tensi kritik ke pemerintah. Tapi yang lain tetap kritis karena menganggap abolisi Tom adalah isu terpisah dari sikap politik mereka terhadap Prabowo," ungkapnya.
Menurut Adi Prayitno selama tidak ada pernyataan resmi dari Anies Baswedan yang meminta pendukungnya untuk bersikap lunak atau bekerja sama dengan pemerintah sulit berharap rekonsiliasi berjalan total.
"Anies tidak pernah meminta pendukungnya berhenti mengkritik. Bahkan setelah Tom dibebaskan kita tidak mendengar Anies bicara soal kerja sama politik atau islah," lanjutnya.
Artikel Terkait
Jawab Kritik Atalia Soal Ruang Kelas Padat, Dedi Mulyadi: Hanya 38 Sekolah, Itu pun Terpaksa
Pesan Damai Dedi Mulyadi untuk Pendukungnya, Santun di Era Digital Itu Kunci
Jawa Barat Juara Umum FORNAS 2025 dengan 257 Medali, Wapres Gibran Apresiasi Peserta Lansia
Jawa Barat Borong 257 Medali di FORNAS 2025, Herman: Ini Kebanggaan!
5 Tahun Mandek, Erwin: Relokasi Puskesmas Tamansari Akhirnya Disepakati!
Kekurangan Guru Parah, Ini Langkah Dedi Mulyadi dan Pemprov Jawa Barat