Bisnisbandung.com-Mahasiswa peserta KKN atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Negeri Padang (UNP) diusir masyarakat di kawasan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) viral di sosial media.
Beberapa mahasiswa KKN diusir warga karena membuat konten tiktok yang berisi masalah kritik sarana kecamatan.
Diduga beberapa mahasiswa yang beberapa wanita ini mengkritik sarana yang mereka peroleh saat lakukan kegiatan wajib itu.
"Kalian liburan semester? Mana maen. KKN-lah. KKN kalian di mana? Tanahdatar, Limapuluh Kota? Bungus-lah, air tidak ada, mandi di Mushola. Diusir? Ngontrak bayar juga," kata beberapa mahasiswa wanita di video tersebut.
Tidak itu saja, video yang lain terlihat seorang pria diduga sebagai figur warga di desa itu sedang kumpulkan beberapa mahasiswa KKN pada sebuah ruangan pertemuan.
"Adik-adik dipandang tidak ada bawa perubahan, sampai kelak ada penuntasannya oleh dosen pembimbingnya ke kami, ke Bapak Camat dan Lurah . Maka itu keputusannya, karena untuk ingat keamanan adik-adik di lingkungan, karena pasti ada masyarakat yang membaca (menyaksikan postingan) itu, karena ini bukanlah permasalahan beberapa adik dengan pemerintahan," kata pria paruh baya yang memakai jaket warna merah maroon itu.
Sementara itu, Sekretaris UNP, Erianjoni menjelaskan semestinya hal tersebut tidak harus terjadi. Menurut dia bila ada permasalahan atau hal yang lain terjadi sepanjang penerapan KKN di lokasi tertentu, mahasiswa harus berbicara dengan dosen pembimbing lapangan (DPL).
Baca Juga: Memutuskan Untuk Mundur Dari Komisaris Persis Solo. Aga Thohir: Saya Hindari Konflik Kepentingan
"Maka ya mereka (masyarakat) tidak terima, mereka (mahasiswa KKN) posting di sosial media kekesalannya karena keinginan yang diharap tidak terjadi. Sarana yang mereka harap tidak bisa, sedangkan mereka harus bayar. Mungkin anak KKN ini cemburu di wilayah lain ada yang tidak membayar," katanya.
Dia menyebutkan sesudah video viral itu, pihak UNP akan berkomunikasi dengan Camat Bungus Teluk Kabung tentang ini.
"Simpel saja, mereka kelewatan bermedia sosial, pasti warga tidak terima. Menyangkut nama wilayah pasti peka," ujarnya.***