bisnisbandung.com - Upaya penanganan bencana di Aceh terus menjadi perhatian setelah sejumlah wilayah, termasuk Aceh Tamiang, memasuki minggu ketiga dalam kondisi terisolasi dan sulit dijangkau.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Lisda Hendrajoni, menilai situasi di lapangan sangat mengkhawatirkan, terutama terkait keselamatan warga, minimnya tempat tinggal layak, dan potensi memburuknya kondisi kesehatan korban terdampak.
Dalam kunjungan Komisi VIII beberapa hari lalu, Lisda menjelaskan bahwa rombongan hanya dapat mencapai wilayah PID dan tidak bisa menembus Aceh Tamiang karena kondisi medan yang terdampak berat.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Suap Rp900 Juta dalam Operasi Tangkap Tangan di Banten dan Jakarta
“Kalau kita melihat memang saudara-saudara kita di Tamiang itu parah sekali ya,” lugasnya dilansir dari YouTube CNN Indonesia.
Ia menyebut bahwa sebagian besar warga di daerah terparah berada dalam kondisi mendesak dan membutuhkan bantuan yang cepat serta terkoordinasi.
Lisda juga mengungkap bahwa keterbatasan akses membuat masyarakat setempat mulai mencari bantuan dari pihak luar negeri.
Menurutnya, langkah tersebut dapat dimaklumi karena situasi yang dihadapi telah melewati batas toleransi dan menyangkut keselamatan warga.
Baca Juga: Belum Ada Tersangka di Kasus Kuota Haji, Sementara KPK Periksa Eks Menag Kedua Kalinya
Ia menilai bahwa kondisi di Aceh Tamiang memerlukan perhatian ekstra mengingat sudah hampir tiga minggu wilayah tersebut belum mendapatkan penanganan optimal.
Terkait peluang bantuan asing, Lisda menyatakan bahwa opsi tersebut tidak seharusnya ditutup, terutama apabila kondisi di lapangan masih sulit dijangkau.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pun sering memberikan bantuan internasional pada saat negara lain dilanda bencana, sehingga membuka akses untuk dukungan luar negeri dinilai sebagai langkah solidaritas yang sejalan dengan nilai kemanusiaan.
Lisda sebelumnya juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan perubahan status menjadi bencana nasional agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Baca Juga: KPK Dalami Dugaan Suap Rp900 Juta dalam Operasi Tangkap Tangan di Banten dan Jakarta