Presiden Prabowo Dinilai Tak Mendapat Informasi Akurat, Aceh Minta Pemerintah Pusat Sungguh-Sungguh

bisnisbandung.com - Penanganan bencana ekologis yang melanda sejumlah wilayah di Aceh memasuki minggu ketiga tanpa perkembangan signifikan dalam pemulihan akses dan distribusi bantuan.

Sejumlah daerah seperti Aceh Tengah dan Bener Meriah masih terisolasi, sementara warga terus menghadapi kesulitan memperoleh kebutuhan dasar.

Juru Bicara Pemerintah Aceh, Murthala, menilai bahwa lambatnya penanganan di lapangan berkaitan dengan informasi yang tidak akurat yang diterima Presiden mengenai kondisi dan kebutuhan di daerah terdampak.

Baca Juga: Gatot Nurmantyo: Ini Bukan Kritik, Tapi Peringatan

“Jadi begini, yang sangat ingin kami sampaikan agar Bapak Presiden itu harus menerima informasi dari orang-orang yang dapat dipercaya informasinya,” lugasnya dilansir dari YouTube CNN Indonesia.

Ia menyoroti laporan yang menggambarkan adanya puluhan helikopter yang digerakkan untuk bantuan dan pemenuhan BBM melalui jalur udara.

Menurut Murthala, informasi tersebut tidak sesuai dengan realitas di lapangan karena jumlah penerbangan bantuan tidak menunjukkan peningkatan berarti dan masih berada pada kisaran belasan sortie per hari.

Murthala menjelaskan bahwa ketidaktepatan data yang diterima pemerintah pusat berpotensi merusak kredibilitas penanganan bencana dan berdampak langsung pada masyarakat.

Baca Juga: Soal Kasus Resbob, Polisi Telusuri Dua Tersangka Lain

Seandainya operasi udara berjalan sebagaimana disampaikan dalam laporan kepada Presiden, masyarakat di wilayah terisolasi diyakini tidak akan menghadapi situasi ekstrem seperti saat ini, di mana warga terpaksa memanggul sendiri beras dan BBM dengan berjalan kaki puluhan kilometer akibat tidak adanya jalur distribusi normal.

Melihat kondisi tersebut, Murthala menegaskan urgensi keterlibatan lebih besar dari pemerintah pusat, terutama dengan mendorong TNI dan Polri memperkuat operasi bantuan udara.

“Untuk hari ini yang paling penting adalah bagaimana upaya sungguh-sungguh pemerintah pusat untuk mendorong TNI, Polri, dan semua kekuatan untuk melakukan dropping udara. Itu jalan satu-satunya supaya apa yang tengah terjadi di sini tidak menimbulkan bencana baru,” ungkapnya.

Ia memperingatkan bahwa tanpa langkah cepat dan terukur, daerah-daerah yang terdampak berisiko mengalami bencana lanjutan berupa kelangkaan pangan serta tekanan ekonomi akibat lonjakan harga kebutuhan pokok.***

Baca Juga: Dugaan Upaya Pemerintah Lindungi Oligarki Pembabat Hutan dalam Penanganan Bencana Aceh dan Sumatera