Penilaian ini juga muncul karena keputusan dianggap terlambat, padahal kerusakan hutan telah menimbulkan korban jiwa dan berbagai bencana ekologis.
Keterlambatan penindakan diyakini semakin mempertebal ketidakpercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah mengelola hutan secara serius.
Isnur juga menyoroti sejumlah pernyataan pejabat yang dinilai tidak sensitif terhadap skala kerusakan lingkungan, termasuk dugaan bahwa bencana terjadi akibat kayu lapuk.
Sikap tersebut dianggap menunjukkan adanya pembiaran sistematis dalam struktur pemerintahan, termasuk minimnya pengawasan dari dirjen-dirjen yang bertanggung jawab menangani penegakan hukum lingkungan.***
Baca Juga: Bencana Akibat Kebijakan Pemerintah, Pengamat Sebut Prabowo Harusnya Tetapkan Bencana Nasional