Kebijakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan yang digagas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mulai menunjukkan arah yang positif.

Pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp276 triliun ke perbankan nasional, dan dampaknya diperkirakan mulai dirasakan masyarakat pada Januari 2026, terutama melalui penurunan suku bunga kredit.

Penempatan dana tahap awal pada September 2025 mencapai Rp200 triliun dan disalurkan kepada lima bank BUMN, termasuk Bank Syariah Indonesia.

Baca Juga: Wakil Kepala BGN Nilai Kasus Anak DPRD Sulsel Kelola 41 Dapur MBG Masih Bisa Dimaklumi

Langkah ini bertujuan mendorong penurunan biaya dana (cost of fund) agar perbankan dapat memperkuat penyaluran kredit untuk mendukung investasi dan konsumsi nasional.

Menurut Purbaya, injeksi dana pemerintah telah berdampak pada stabilitas likuiditas perbankan.

Hal ini tercermin dari pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 11,5% serta pertumbuhan kredit yang menguat pada level 7,4% per Oktober 2025. Sektor kredit investasi juga mulai menunjukkan pemulihan yang lebih solid.

Baca Juga: Kasus Ira Puspadewi Dikhawatirkan Bisa Buat Profesional Takut Jadi Direksi BUMN, Prof Hibnu Tanggapi

“Tapi yang jelas sekarang DPK-nya sudah double digit, kredit juga sudah membaik, apalagi kredit investasi,” ucapnya dilansir dari youtube CNN Indonesia.

Pemerintah memperkirakan efek penuh dari pelonggaran likuiditas baru akan terlihat dalam dua hingga tiga bulan setelah dana ditempatkan. Pola inilah yang membuat dampak signifikan diproyeksikan muncul pada Desember 2025 hingga Januari 2026.

Salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah menjaga biaya dana tetap rendah. Pemerintah mencatat penurunan cost of fund secara signifikan, dari 6% menjadi 5,2% pada September 2025.

Tren penurunan ini diharapkan perbankan dapat teruskan kepada masyarakat dalam bentuk suku bunga kredit yang lebih terjangkau.

Purbaya menegaskan bahwa dana menganggur milik pemerintah yang ditempatkan di bank diharapkan benar-benar memberikan manfaat luas melalui kemudahan akses kredit, terutama bagi sektor produktif yang membutuhkan pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan likuiditas yang lebih longgar dan biaya dana yang menurun, pemerintah meyakini iklim investasi akan semakin kondusif.

Baca Juga: Pakar Hukum Tegaskan Kasus Ira Puspadewi Berbeda dari Tom Lembong, Soroti Perdebatan Hakim